Alhasil pengadaan barang dan jasa memakai penunjukan langsung.
"Oh iya satu lagi, dan ini banyak di daerah ada pemerintah kabupaten di Indonesia yang separuh dari pengadaannya itu pengadaan elektronik dan itu disengaja misalnya paketnya besar kan Rp 1 miliar, kan mesti pakai pengadaan kalau bisa elektronik tapi supaya nggak pakai pengadaan dia pecah, sampai ribuan paket sampai jumlahnya maksimal bisa penunjukan langsung. Jadi dia tega memecah yang harusnya besar Rp 1 miliar, Rp 10 miliar menjadi ribuan paket yang tidak lain perilaku korupsi," ujar Bambang dalam acara pelantikan Kepala LKPP di kantor Bappenas, Jumat (25/1/2019).
Menyikapi kondisi tersebut Bambang meminta Kepala LKPP baru, Ronny Dwi Susanto mendorong pengadaan barang secara elektronik sehingga bisa menekan korupsi.
"Sangat diharapkan adalah meningkatkan persentase pengadaan yang elektronik. Itu dibuat lebih baik untuk K/L. Ini bisa diakali supaya mencegah tindakan korupsi," papar dia.
Selain itu, Bambang juga menyoroti penggunaan e-procurement dan e-katalog agar terus digenjot karena bisa mencegah korupsi.
"Sangat diharapkan adalah meningkatkan persentase pengadaan yang elektronik karena kita melihat meskipun persentase naik tapi ya belum menjadi mayoritas, sehingga akhirnya tidak ada lagi seolah-olah pakai e-procurement bisa diakali supaya bisa korupsi," kata Bambang. (hns/hns)
