-
Setelah 35 hari tutup, akhirnya pemerintahan Amerika Serikat (AS) dibuka kembali. Para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintahan dapat bekerja lagi dan mendapatkan gaji.
Pasalnya selama dirumahkan, para pekerja mengaku tidak mendapatkan bayaran karena memang tak ada pekerjaan yang dilakukan. Kalaupun ada, pekerjaan tak dibayar alias gratis.
Namun akhirnya, dewan perwakilan rakyat (DPR) AS dan Presiden Trump akhirnye melunak. Trump setuju dengan penolakan kongres terkait permintaan dana untuk tembok perbatasan dengan Meksiko. Bagaimana perasaan PNS AS setelah diumumkan pemerintahan buka kembali? Berikut berita selengkapnya:
Donald Trump akhirnya menyetujui penutupan pemerintahan atau shutdown di AS selesai. Ini artinya pegawai negeri sipil (PNS) di AS bisa bekerja kembali, setelah 35 hari dirumahkan.
Namun, berakhirnya penutupan pemerintahan ini bukan hal mudah. Trump bahkan menyebut jika ia merasa tak puas dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Ia mengancam akan melanjutkan shutdown pada 15 Februari mendatang atau ia akan menetapkan kondisi darurat nasional untuk mendapatkan uang pembangunan tembok tanpa persetujuan kongres.
Shutdown ini memang menyebabkan sekitar 800.000 PNS di AS cuti dan tidak mendapatkan bayaran. Banyak juga pekerja yang beralih menjadi kontraktor, bekerja di bank bahkan banyak yang mulai mencari pekerjaan baru.
Hasil jajak pendapat di AS menunjukkan sebagian penduduk menyalahkan Trump atas penutupan pemerintahan ini. Shutdown kali ini merupakan yang paling panjang dalam sejarah.
Demokrat tetap bersikukuh tak mengabulkan permintaan Trump untuk pembangunan tembok tersebut. Ini karena dana tidak bisa digunakan secara efektif, mahal dan tidak memiliki kegunaan. Meskipun Trump meyakinkan tembok tersebut digunakan untuk membantu mengurangi imigran gelap dan perdagangan narkoba.
Salah satu pegawai negeri sipil (PNS) pemerintahan Amerika Serikat (AS) Deepan Patel mengaku senang dengan kesepakatan berakhirnya shutdown.
Mengutip Reuters, Patel bersama 800.000 pekerja lainnya tak bekerja karena penutupan pemerintahan selama 35 hari itu. Ia mengaku lega shutdown telah berakhir. Namun ia juga masih khawatir, jika Presiden Trump kembali 'berulah' dengan menutup kembali pemerintahan.
"Saya pikir ini baik, karena saya bisa mendapatkan bayaran atau gaji kembali. Mudah-mudahan tak ada lagi shutdown di AS," kata Patel dikutip dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).
Memang, berhentinya pemerintahan terjadi karena tidak adanya kesepakatan permohonan dana Trump untuk pembangunan tembok perbatasan di Meksiko. Trump yang kukuh meminta dana tersebut berdalih karena ingin melindungi AS dari imigran gelap dan perdagangan narkoba.
Seorang pimpinan serikat pekerja, Dulce Hernandez mengungkapkan ia sering mendapatkan telepon di malam hari dari PNS di AS. Menurut Hernandez, para pekerja merasa kebingunan karena pemerintahan tak kunjung dibuka, khawatir gaji untuk membayar tagihan mereka.
"Saya harap mereka bisa kembali tidur nyenyak, karena ini sudah terlewati," jelas dia.
Sementara itu seorang perwakilan serikat pekerja, Monte Engler menyatakan sebagai pekerja ia merasa ditelantarkan oleh pemerintah.
"Saya merasa terjebak dan dilupakan. Saya tidak senang bekerja untuk pemerintah saat ini, karena saya sudah 30 tahun lebih bekerja untuk negara," jelas dia.
Pada Desember 2018 lalu, pemerintah AS terpaksa tutup karena parlemen tidak sepakat soal anggaran yang diminta Presiden AS Donald Trump.
Trump ngotot minta anggaran sebesar US$ 5 miliar untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Namun hingga kini belum ada kesepakatan soal anggaran tersebut dengan parlemen.
Mengutip CNN rencana anggaran yang diajukan Trump untuk pembangunan tembok tak diloloskan dalam voting yang dilakukan di parlemen.
Trump sudah mengkampanyekan isu soal perbatasan ini sejak 2016, dan sudah minta anggaran untuk mendanai keinginannya itu. Partai Trump sendiri, Grand Old Party atau Partai Demokrat memberi izin pada pengajuan anggaran US$ 5 miliar, tapi ternyata buntu di parlemen.
Parlemen butuh 60 suara untuk mencapai kesepakatan, tapi hasil pemungutan suara hanya mencapia 51-49. Artinya, mereka butuh 9 suara Partai Demokrat untuk meloloskan usulan itu. Sejauh ini, Demokrat masih menolak untuk memberikan anggaran itu.
Dampak dari penutupan sementara ini cukup luas. Setidaknya ada 9 kementerian tutup, di antaranya pertanian, perdagangan, keadilan, keamanan, dalam negeri, negara bagian, transportasi, keuangan dan perumahan dan pengembangan kota, juga beberapa institusi dan lembaga lain.
Karena penutupan pemerintahan sementara dimulai sejak akhir pekan lalu dan Senin dan Selasa adalah hari libur federal, kebanyakan pekerja pemerintahan tidak merasakan dampak dari penutupan. Tapi, setelah itu pada pekan ini, 800.000 orang pegawai pemerintahan yang tidak begitu esensial akan dirumahkan atau dipaksa bekerja tapi tak digaji sampai ada kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
AS pernah mengalami hal serupa pada 5 tahun lalu. Yakni saat masa kepemimpinan Presiden Barack Obama. Kala itu, pemerintah AS 'libur' selama 16 hari, dan ada 850 ribu pekerja yang cuti selama penutupan pemerintahan itu.
.webp)
