Pedagang Minta Pemerintah Terus Jaga Penyaluran Kredit

Jakarta - Memasuki awal tahun 2019, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsum M. Biomed memiliki harapan besar untuk bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.

Ali Mahsun mengatakan bahwa ia mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak kepada rakyat kecil.

"Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami support (dukung-red). Sepenuhnya. Contoh, kemarin saya tanda tangani kerjasama dengan bank BNI, milik pemerintah," ucap Ali Mahsun di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Ali Mahsun menyadari, kebijakan pemerintah dalam menambah dana KUR menjadi Rp 140 triliun merupakan langkah yang tepat. Namun pemerintah, kata Ali, harus betul-betul memperhatikan bagaimana proses penyalurannya agar rakyat bisa mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, Ali meminta kepada pemerintah agar penyaluran KUR terus dikawal.

"Seperti penyaluran KUR, 2018, Rp 124 triliun tahun ini Rp 140 triliun. Saya cuma minta satu saja dengan pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas oleh penyalur KUR bank. Jangan sampai tidak ada kontrol sistem," tegas Ali.

Seperti kita ketahui, pemerintah menaikan dana KUR dari Rp 124 triliun menjadi Rp 140 triliun, dikarenakan adanya nilai pertumbuhan ekonomi mikro yang sangat baik. Karena itu APKLI menganggap pemerintah sebagai mitra yang strategis.

"Jadi, APKLI ini independen tidak bagian dari pemerintah. Artinya kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak sama rakyat otomatis kami support. Tapi kalau pemerintah kebijakannya merongrong hak rakyat, ekonomi rakyat, kita kritisi," tuturnya.

Ali pun menyampaikan, sebagai organisasi yang besar APKLI tidak memihak kepada kedua kontestan yang sekarang ini sedang bertarung politik. Ia hanya menegaskan dirinya hanya berpihak dengan rakyat kecil. Jika pemerintah membuat kebijakan yang tidak mencekik rakyat, pasti kita dukung sepenuhnya.

"Saya cuma minta satu saja sama pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas. Sehingga check and balance penyelewengan penyalahgunaan KUR itu tidak terjadi," terang Ali.

Lebih lanjut, menjelang pesta demokrasi pada April 2019 nanti, Ali menegaskan bahwa APKLI dalam posisi netral. Namun demikian, dia berharap siapa pun yang menjadi presiden harus memperhatikan rakyat kecil. (hek/fdl)