Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 29 Jan 2019 14:26 WIB

Basuki, Budi Karya dan Eko Putro Rapat dengan Komisi V, Ini Hasilnya

Tri - detikFinance
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Sejumlah menteri yang jadi mitra kerja Komisi V DPR RI menyampaikan hasil tindak lanjut temuan BPK Semester I Tahun 2018. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan hari ini.

Hasil tindak lanjut disampaikan langsung oleh masing-masing menteri, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Basuki dalam laporannya mengatakan telah menindaklanjuti hasil temuan BPK. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR Semester I, Basuki menjelaskan ada 24 rekomendasi dan 16 temuan.

"LHP laporan keuangan Kementerian PUPR, untuk sistem pengendalian internal ada 24 rekomendasi, 16 temuan. Dan itu sudah ditindaklanjuti, 24 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, 3 yang sudah sesuai, dan 1 dalam proses," katanya, Selasa (29/1/2019).

Kemudian, dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat 54 rekomendasi dari BPK, yang mana 7 sudah sesuai dan 7 dalam proses.

Berikutnya, Budi Karya yang menyampaikan laporannya, yang mana terdapat 50 laporan hasil pemeriksaan, serta 951 rekomendasi.

"Posisi saat ini 74% sudah tuntas, 22% belum selesai dan 24% belum," sebutnya.




Kemenhub, lanjut Budi juga sudah mulai menyelesaikan ganti rugi negara atas 74 kasus dengan kerugian sebanyak Rp 520 miliar. Saat ini 56 kasus sudah diselesaikan.

Menteri Desa juga mengatakan, ada sejumlah kasus kekurangan volume pekerjaan dan barang. Sebagian sudah ditindaklanjuti.

Kelebihan pembayaran telah ditindaklanjuti dengan persentase 14,96%, belanja tidak sesuai 25,87%, belanja perjalanan dinas 30,54%.

"Jenis temuannya adalah kelemahan volume pekerjaan dan barang, presentase tindak lanjut 52,58%," tambahnya.

Dari hasil rapat, Komisi V menyimpulkan pihaknya bersama kementerian-kementerian tersebut segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018 BPK RI yang belum tuntas sebelum pemeriksaan berikutnya dilaksanakan.

Komisi V DPR RI juga meminta kepada kementerian-kementerian tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN yang akan datang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

"Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I kementerian terkait untuk melakukan pendalaman terhadap temuan BPK pada hasil pemeriksaan semester 1 2018," tambahnya. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed