-
Pemerintah kembali membuka keran impor jagung untuk pakan ternak. Impor jagung kali ini berbeda dengan impor sebelumnya.
Sejak 2018, pemerintah membuka kuota sebanyak dua kali yakni 100 ribu ton dan 30 ribu ton. Kali ini, pemerintah tidak memberi batasan kuota namun membatasi sampai pertengahan Maret 2019.
Keputusan impor dilakukan setelah dilakukan pengecekan di lapangan. Pemerintah menilai pasokan kurang sehingga diperlukan tambahan melalui impor.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah menugaskan Bulog impor karena pasokan masih kurang. Impor kali ini tanpa batas kuota.
Sebelumnya pemerintah sudah membuka dua kali impor jagung dengan kuota 100.000 ton dan 30.000 ton. Darmin bilang impor 30 ribu ton jagung yang terakhir belum bisa mencukupi sehingga perlu ditambah.
"Permintaan-permintaan dari peternak kecil menengah baik petelur maupun pedaging itu masuk terus ke Bulog. Sehingga waktu Kamis itu, waktu kita review bahkan impor yang 30 ribu kemudian yang sudah di jalan itu sudah habis, permintaannya lebih banyak dari situ," kata Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (29/1/2019).
Darmin mengatakan, meski tanpa kuota, pemerintah membatasi impor sampai pertengahan Maret 2019 agar tidak bentrok dengan musim panen jagung.
"Maka kemudian dari hasil diskusi kita ini harus ditambah, cuma kita kan tidak boleh impor pada waktu panen terjadi, sehingga yang kita berikan adalah kita memberikan plafon kepada Bulog. Anda boleh impor tapi nggak boleh masuk lebih dari pertengahan Maret supaya jangan nanti ada jagung impor, ada jagung dalam produksi dalam negeri," terang Darmin.
"Kalau hanya bisa diimpor 100 ribu ya 100 ribu, kalau kurang dari situ ya kurang dari situ pokoknya batasnya pertengahan Maret," tambahnya.
Darmin melanjutkan, permintaan jagung ini besar bahkan juga datang dari perusahaan-perusahaan besar. Meski demikian, pemerintah meminta agar diutamakan untuk pengusaha kecil menengah.
"Nah itu baru diproses sekarang tapi permintaan dari peternak, terus terang peternak besar banyak ada, tapi kita bilang diutamakan sama kecil menengah dululah. Artinya harga di market, ritel itu masih terlalu tinggi, sehingga mereka berharap ada impor pemerintah supaya harganya turun," ujarnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor jagung kembali dibuka karena pasokan kurang. Jelasnya, saat diputuskan impor 100 ribu ton ada informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) pasokan jagung akan cukup karena masuk panen, tapi, ternyata permintaan dari peternak masih banyak.
"Pada waktu kita putuskan impor 100 ribu ton, itu kita itu informasi yang ada itu jagung surplus, atau bukan surplus, akan segera panen, dan kalau panen akan surplus. Udah, kita impor yang 100 ribu. Nah, begitu 100 ribu selesai masuk, permintaannya masih banyak dari peternak-peternak kecil dan menengah baik petelur maupun pedaging," katanya.
Darmin kemudian meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perum Bulog memastikan kondisi di lapangan terutama di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Rapat hari Selasa lalu, kita menugaskan Bulog untuk mengecek, hari Kamis kita rapat lagi. Dua hari setelah ditugaskan mengecek, mereka kemudian turun ke lapangan, saya juga minta bantuan Gubernur Jawa Timur turun ke lapangan. Ada semua angka-angkanya bahwa di Jawa Barat panen itu belum ada, yang sayangnya emang datanya bilang sudah ada," paparnya Darmin.
Soal data, Darmin mengatakan berasal dari Kementan. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyebut, data Kementan terjadi panen pada Januari tapi ternyata tidak.
"Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot," tutup Darmin.
Perum Bulog telah menerbitkan surat pengadaan impor jagung 150.000 ton. Pengadaan tersebut tertuang dalam surat bernomor B-20/III/DA301/PD.04.02/01/2019 bertanggal 25 Januari 2019 dan diumumkan lewat laman resmi Bulog.
Dalam surat tersebut, Bulog mengundang para eksportir jagung untuk berpartisipasi dalam pengadaan jagung ini. Ada sejumlah poin yang disyaratkan Bulog.
Syarat itu antara lain, anggota GAFTA (Graind and Feed Trade Association), memiliki pengalaman ekspor impor jagung dalam 3 tahun terakhir, menyertakan ringkasan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dan kedatangan jagung paling lambat Maret 2019.
Sebagaimana diketahui, kuota impor pertama di 2018 dibuka pada November 2018. Saat itu pemerintah memberikan kuota 100 ribu ton.
Darmin Nasution mengatakan impor dilakukan karena harga jagung naik. Menurut Darmin Impor jagung merupakan rekomendasi dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
"Ya jadi jagung itu harganya kan naik, padahal itu diperlukan, dan Menteri Pertanian mengusulkan kita impor dan perlu cepat," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Dia mengatakan, jagung ini ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah yang beternak ayam petelur. Saat itu, Darmin belum sempat memaparkan produksi dan konsumsi jagung. Yang pasti, impor yang dilakukan mencapai 100 ribu ton.
"Biar Bulog saja yang nyari, secepatnya tapi Bulog yang akan melakukan ini, 100 ribu ton," kata Darmin
Pada Januari 2019, pemerintah kembali menambah kuota impor jagung sebanyak 30 ribu ton. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kuota tersebut terpisah dari yang sebelumnya sebesar 100.000 ton.
"Keputusan dari rakor (rapat koordinasi), sudah (diputuskan) 30.000 ton," kata Enggartiasto di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
.webp)
