Panja DPR Rekomendasikan Dua Alternatif Subsidi BBM

Jakarta - Menyongsong kenaikan BBM pada awal Oktober 2005, Panitia Kerja (Panja) A DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berisi dua alternatif pelaksanaan subsidi BBM.Alternatif pertama, dengan asumsi subsidi BBM sebesar Rp 113,7 triliun. Dengan subsidi sebesar itu ada defisit APBN sebesar Rp 46,3 triliun atau 1,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Alternatif kedua, yaitu dengan asumsi subsidi BBM sebesar Rp 89,2 triliun. Adanya subsidi sebesar itu maka defisit APBN sebesar Rp 25,1 triliun atau 0,9 persen dari PDB.Demikian disampaikan oleh Ketua Panja A, Amin Said Husni, usai rapat panja yang membahas subsidi BBM di Gedung DPR Jl.Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/9/2005). Menurut Amin, jika alternatif pertama yang dipilih maka target defisit di bawah satu persen tidak terpenuhi. Sedangkan jika alternatif kedua yang dipilih target defisit di bawah satu persen bisa terpenuhi. Namun alternatif kedua ini membawa konsekuensi dinaikkannya harga BBM. Menurut Amin, kedua alternatif ini akan dibawa ke pleno Panitia Anggaran untuk dipilih salah satunya."Kalau memilih alternatif kedua dari segi defisit memang terpenuhi di bawah satu persen, tetapi saya kira itu membawa konsekuensi berupa kenaikan harga BBM," kata Amin.Amin juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut tidak dibicarakan mekanisme kenaikan BBM. Namun jika kebijakan pemerintah akan menaikkan BBM, maka DPR melalui Panitia Anggaran akan mencadangkan dana sebesar kurang lebih Rp 5 triliun. Dana itu nantinya digunakan untuk alokasi kompensasi kenaikan harga BBM.Menurutnya, pada alternatif kedua, terjadi penurunan subsidi dari sebesar Rp 113,7 triliun menjadi Rp 89,2 triliun. Penurunan subsidi ini juga dalam rangka memenuhi target awal defisit APBN di bawah satu persen yaitu 0,9 persen.Penurunan subsidi tersebut akan membuat dana subsidi sebesar 24,5 triliun sebagian dipenuhi dari sisa anggaran lebih (SAL) yang akan dipergunakan sebesar Rp 2 triliun. (ir/)