.webp)
Impor ini hanya sampai pertengahan Maret 2019 agar tidak bentrok dengan masa panen. Kebijakan ini diambil lantaran data Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ada panen jagung Januari-Maret 2019, namun peternak di lapangan masih berteriak kekurangan pasokan jagung.
"Berarti yang harus dibenahi adalah data-datanya. Bahwa Prabowo Sandi ke depan data-data harus tidak menjadi pemicu kekisruhan, jadi tiap kementerian harus memiliki acuan data yang sama," ujar pria yang beken disapa Sandi ini saat menghadiri relaunching produk The Sandi Uno di sebuah cafe Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum membuka impor jagung tanpa kuota, pemerintah sudah membuka keran impor 100.000 ton jagung pada 2018 ton dan tambahan 30.000 ton lagi di awal 2019. Kebijakan impor ini diambil dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pernah menjelaskan impor jagung kembali dibuka karena pasokan kurang. Darmin mengatakan saat diputuskan impor 100 ribu ton tahun lalu ada informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) pasokan jagung akan cukup karena masuk panen, tapi, ternyata permintaan dari peternak masih banyak.
Soal data, Darmin mengatakan berasal dari Kementan. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyebut, data Kementan terjadi panen pada Januari tapi ternyata tidak.
"Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot," tutur Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (29/1/2019).
Menurut Sandi data yang valid itu baru bisa dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan. Kebijakan juga harus mengacu pada kondisi petani di lapangan.
Dia berharap jagung impor nanti tidak terus-terusan masuk saat masa panen raya.
"Kalau datanya sudah valid, terverifikasi, kebijakannya itu akan diambil sesuai dengan keadaan realita yang dirasakan di lapangan oleh para petani," pungkasnya. (abw/hns)
