Senin, 04 Feb 2019 23:55 WIB
Bicara Jagung, Jokowi: Impor Berkurang Hampir 3,4 Juta Ton!
Foto: Jokowi dapat dukungan dari 'Sedulur Kayu dan Mebel Jokowi' (Andhika/detikcom)
Jakarta - Pemerintah sejak tahun lalu membuka keran impor jagung. Kebijakan ini diambil untuk menutup kekurangan pasokan jagung bahan baku pakan untuk peternak.
Meski jagung masih impor, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) impor jagung turun tajam dari 3,6 juta ton menjadi 180.000 ton.
"Sepanjang 2014-2018, produktivitas jagung kita meningkat. Impor turun tajam dari 3,6 juta ton jadi hanya 180 ribu ton saja. Impor berkurang hampir 3,4 juta ton!," ujar Jokowi lewat akun Twitter @Jokowi, dikutip Senin (4/2/2019).
Menurut Jokowi produktivitas jagung yang meningkat sepanjang 2014-2018 tidak terlepas dari peran para penyuluh pertanian di lapangan.
"Ini antara lain berkat para penyuluh pertanian yang membantu petani meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih," tutur Jokowi.
Sebagai informasi, pemerintah memutuskan membuka keran impor jagung tanpa kuota untuk kebutuhan pakan para peternak. Impor ini hanya sampai pertengahan Maret 2019 agar tidak bentrok dengan masa panen.
Kebijakan ini diambil lantaran data Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ada panen jagung Januari-Maret 2019, namun peternak di lapangan masih berteriak kekurangan pasokan jagung.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data Kementan menyebut terjadi panen pada Januari tapi ternyata tidak.
"Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot," tutur Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (29/1/2019).
Menanggapi kisruh data ini, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno buka suara. Pria yang beken disapa Sandi ini mengatakan jika dirinya dan Prabowo terpilih, maka setiap kementerian harus memiliki data yang sama.
"Berarti yang harus dibenahi adalah data-datanya. Bahwa Prabowo Sandi ke depan data-data harus tidak menjadi pemicu kekisruhan, jadi tiap kementerian harus memiliki acuan data yang sama," ujar Sandi saat menghadiri relaunching produk The Sandi Uno di sebuah cafe Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
(hns/dnu)
Meski jagung masih impor, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) impor jagung turun tajam dari 3,6 juta ton menjadi 180.000 ton.
"Sepanjang 2014-2018, produktivitas jagung kita meningkat. Impor turun tajam dari 3,6 juta ton jadi hanya 180 ribu ton saja. Impor berkurang hampir 3,4 juta ton!," ujar Jokowi lewat akun Twitter @Jokowi, dikutip Senin (4/2/2019).
Menurut Jokowi produktivitas jagung yang meningkat sepanjang 2014-2018 tidak terlepas dari peran para penyuluh pertanian di lapangan.
"Ini antara lain berkat para penyuluh pertanian yang membantu petani meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih," tutur Jokowi.
Sebagai informasi, pemerintah memutuskan membuka keran impor jagung tanpa kuota untuk kebutuhan pakan para peternak. Impor ini hanya sampai pertengahan Maret 2019 agar tidak bentrok dengan masa panen.
Kebijakan ini diambil lantaran data Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ada panen jagung Januari-Maret 2019, namun peternak di lapangan masih berteriak kekurangan pasokan jagung.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data Kementan menyebut terjadi panen pada Januari tapi ternyata tidak.
"Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot," tutur Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (29/1/2019).
Menanggapi kisruh data ini, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno buka suara. Pria yang beken disapa Sandi ini mengatakan jika dirinya dan Prabowo terpilih, maka setiap kementerian harus memiliki data yang sama.
"Berarti yang harus dibenahi adalah data-datanya. Bahwa Prabowo Sandi ke depan data-data harus tidak menjadi pemicu kekisruhan, jadi tiap kementerian harus memiliki acuan data yang sama," ujar Sandi saat menghadiri relaunching produk The Sandi Uno di sebuah cafe Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
(hns/dnu)
