DPR akan Rekomendasikan Pembatalan Impor Beras

Jakarta - DPR akan merekomendasikan pembatalan impor beras jika diketahui ada perbedaan data antara Bulog dengan Departemen Pertanian (Deptan) mengenai stok beras nasional."Besok kami akan raker dengan Menteri Pertanian (Mentan) untuk mengklarifikasikan data beras di masing-masing wilayah dengan data Bulog. Kalau ternyata sudah cukup, maka rekomendasi kami tidak ada impor," kata Ketua Komisi IV DPR Mindo Sianipar usai rapat degar pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2005). Untuk menyamakan data kedua institusi itu, DPR akan melakukan pertemuan dengan Bulog, Mentan dan Menteri Perdagangan pada 26 September 2005 yang akan membahas secara tuntas masalah stok beras nasional. Sedangkan kesimpulan dalam RDP meminta Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Deptan. DPR menduga tidak terpenuhinya stok beras dalam negeri oleh Bulog merupakan indikasi terjadinya peningkatan stok beras di luar Bulog. "Sebenarnya kenaikan harga beras saat ini bisa menjadi berkah untuk petani, maka itu Komisi IV belum menyetujui rencana impor beras sebelum studi secara seksama terhadap kondisi ketahanan pangan nasional dilakukan," kata Mindo. Pemerintah juga, menurutnya, masih terikat dengan kesepakatan DPR bahwa tahun ini tidak perlu impor beras. "Seharusnya pemerintah menghargai itu, terjadinya kekacauan ini karena informasi stok pangan tidak dikoordinasi dengan baik," katanya."Kurangnya koordinasi ini terbukti dengan pernyataan Wapres yang menugaskan Bulog untuk impor beras 250 ton sedangkan Mentan mengatakan tidak perlu impor," kata Mindo. (ir/)