Kamis, 07 Feb 2019 13:48 WIB
TKN Ungkit Nama Prabowo-Sandi di Paradise dan Panama Papers
Foto: (Infografis oleh Mindro Purnomo)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengungkit skandal Panama dan Paradise Papers menanggapi pernyataan 'anggaran bocor' yang dikeluarkan calon presiden Prabowo Subianto.
Juri Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mulanya menyinggung narasi anggaran bocor yang berulang kali disampaikan Prabowo. Dia pun mempertanyakan ke mana anggaran tersebut lari.
"Soal bocor anggaran ini kembali diulang-ulang sama Capres 02 ini. Pertanyaannya, ke manakah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).
Lalu, Ace menyinggung Mutual Legal Asisstance (MLA) Indonesia-Swiss yang mengingatkan dirinya tentang dokumen Panama Papers dan Paradise Papers. Dua dokumen itu berisi nama-nama tokoh dunia yang mendirikan perusahaan cangkang di negara surga pajak (tax haven) dengan tujuan menghindari pajak.
Dalam dokumen itu yang melibatkan nama tokoh besar itu disebut-sebut memuat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," terangnya.
Meski demikian, dia mengatakan belum tentu Prabowo ataupun Sandiaga melakukan tindakan pidana. Namun, dia mengatakan pendirian perusahaan cangkang di luar negeri diduga berkaitan dengan upaya menghindari sistem hukum di Indonesia terutama terkait pajak hingga korupsi.
"Tak tertutup data Panama Papers dan Paradise Papers juga terkait dengan dugaan pidana korupsi dan pencucian uang di masa lalu. Maka sepanjang belum kadaluwarsa, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan," ujarnya.
Untuk diketahui, Prabowo menyebut adanya kebocoran anggaran negara saat pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin (6/2/2019). Prabowo mengatakan, soal kebocoran itu ia tulis dibukunya dan terjadi terus-menerus.
"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.
Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.
"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," ujar Prabowo.
(eds/eds)
Juri Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mulanya menyinggung narasi anggaran bocor yang berulang kali disampaikan Prabowo. Dia pun mempertanyakan ke mana anggaran tersebut lari.
"Soal bocor anggaran ini kembali diulang-ulang sama Capres 02 ini. Pertanyaannya, ke manakah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).
Dalam dokumen itu yang melibatkan nama tokoh besar itu disebut-sebut memuat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," terangnya.
Meski demikian, dia mengatakan belum tentu Prabowo ataupun Sandiaga melakukan tindakan pidana. Namun, dia mengatakan pendirian perusahaan cangkang di luar negeri diduga berkaitan dengan upaya menghindari sistem hukum di Indonesia terutama terkait pajak hingga korupsi.
"Tak tertutup data Panama Papers dan Paradise Papers juga terkait dengan dugaan pidana korupsi dan pencucian uang di masa lalu. Maka sepanjang belum kadaluwarsa, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan," ujarnya.
Untuk diketahui, Prabowo menyebut adanya kebocoran anggaran negara saat pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin (6/2/2019). Prabowo mengatakan, soal kebocoran itu ia tulis dibukunya dan terjadi terus-menerus.
"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.
Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.
"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," ujar Prabowo.
