Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 08 Feb 2019 06:39 WIB

Bikin 'Heboh', Prabowo Sebut Anggaran Negara Bocor Rp 500 T

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
1 Penjelasan Timses Prabowo-Sandi
Halaman 2 dari 5
Foto: Hilda-detikcom Foto: Hilda-detikcom
FOKUS BERITA Anggaran Negara Bocor?

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo memberikan penjelasan terkait kebocoran anggaran negara yang disebut Prabowo. Menurutnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum.

"Kebocoran keuangan negara itu sudah menjadi rahasia umum. Bocor di sini bisa dari sisi belanja, penerimaan atau pembiayaan. Bisa dalam APBN atau APBD," katanya kepada detikFinance, Kamis (7/2/2019).

Ada sejumlah indikasi kebocoran anggaran negara tersebut. Dia bilang, hal itu terlihat dari kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK, menurutnya sudah 100 lebih, belum lagi pejabat negara di tingkat pusat.

"Padahal jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK itu hanya puncak dari gunung es saja. Lebih banyak lagi kasus korupsi yang belum tertangkap," ujarnya.

Dia melanjutkan, mark up dalam belanja APBN ataupun APBD merupakan bagian dari dunia hitam. Walau begitu, Dradjad mengaku tak tahu persisnya.

Tapi, berdasarkan kasus yang telah lalu, mark up bisa mencapai 10 hingga 45%.

"Kita ingat dulu ada nyanyian M Nazaruddin. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Elza Syarif pengacara Nazaruddin menyebut mark up yang bisa mencapai 10-45%," paparnya.

"Presiden Jokowi juga menekankan jangan ada mark up. Beliau mengatakan itu pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Jika tidak banyak mark up, kenapa sampai Presiden harus menekankan hal tersebut?" jelasnya.

Bukan hanya itu, dia juga menerangkan dari sisi penerimaan juga ada kebocoran. Buktinya, kata dia, rasio pajak rendah.

"Dari sisi penerimaan juga banyak kebocoran. Buktinya adalah rasio pajak yang sangat rendah. Ini bisa disebabkan oleh KKN antara oknum petugas dan Wajib Pajak, bisa karena penghindaran dan penggelapan pajak," terangnya.

Dradjad menambahkan, korupsi dan mark up merupakan 'dunia hitam' sehingga tidak diketahui angka persisnya. Berdasarkan sejumlah indikator itu, dia bilang pernyataan Prabowo ialah wajar.

"Jadi kalau mas Prabowo membuat taksiran 25%, saya rasa wajar-wajar saja. Kalau masih ada yang ngotot minta data, itu asal ngotot namanya. Wong taksiran terhadap dunia hitam kok diminta data," jelasnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com