DPR akan Bentuk Panja Penyelundupan BBM

Jakarta - Kasus penyelundupan BBM di Terminal Lawe-lawe, Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dibahas khusus oleh DPR dalam panitia kerja (panja) suplai dan distribusi minyak mentah yang dibentuk Komisi VII DPR. Kesepakatan pembentukan panja ini merupakan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Pertamina yang dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi di Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2005).Pertamina juga diminta secepatnya untuk memberikan laporan komprehensif selambat-lambatnya dua bulan setelah rapat hari ini tentang pencurian minyak mentah khususnya yang terjadi di Lawe-lawe.Untuk menindaklanjuti kasus ini DPR juga akan memanggil Menteri ESDM, TNI AL, Polri, Dirjen Perhubungan, Dirjen Bea Cukai dan komisaris Pertamina.Menanggapi permintaan DPR, Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan, siap membasmi penyelundupan BBM. "Saya akan basmi sampai akar-akarnya demi kehormatan Pertamina. Sekarang Presiden sudah turun tangan dan dengan bantuan semua elemen mudah-mudahan tertangkap semua," ujarnya.Widya menambahkan, secara administrasi kapal-kapal besar yang masuk dan keluar ada datanya. "Tapi kalau kapal maling mana kita tahu," elaknya.Untuk itu Pertamina akan menyerahkan data pergerakan 150 kapal ke Mabes Polri. Kerja sama dengan Pori sudah dibentuk yang dibuatnya surat keputusan bersama (SKB) antara Pertamina dan Polri. Kelangkaan Minyak TanahMengenai kelangkaan minyak tanah yang terjadi di sejumlah daerah, Widya menjelaskan, kondisi ini bukan karena stok yang berkurang melainkan karena pedagang minyak dorongan yang biasa menjual langsung ke masyarakat memilih menjual ke penimbun dan industri karena lebih menguntungkan. "Seluruh daerah memang terjadi kelangkaan. Tapi itu bukan karena stok kurang, tapi lebih karena tukang dorong minyak tidak mau salurkan minyak ke rakyat, namun dibawa langsung ke penimbun dan industri karena lebih untung, sehingga terlihat terjadi antrean di pangkalan," jelas Widya.Sedangkan pangkalan juga mengalami kehabisan persediaan minyak tanah karena jatahnya diambil tukang dorong. Menurut Widya, kuota minyak tanah hari ini mencapai 194 kiloliter per hari atau 1,2 juta barel minyak tanah. Sebelum ada kelangkaan, kebutuhan hanya sebesar 132 ribu kiloliter per hari. Hari ini stok minyak tanah mencapai titik tertinggi selama 22,7 hari dan mestinya, menurut Widya, dengan stok itu tidak ada kelangkaan.Kondisi ini juga diperparah dengan truk-truk besar yang hanya bolak-balik ke SPBU membeli BBM yang dibawa ke penimbun sehingga jatah SPBU yang 10 ton menjadi 30 ton dan akirnya SPBU tutup lebih awal.Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ari Sumarno mengatakan, sulit untuk mengontrol distribusi minyak tanah untuk 222 juta rakyat karena adanya disparitas harga yang tinggi."Ini komoditas bebas sehingga semua orang dapat menjual kembali. Apalagi dengan maraknya irek (irit dan ekonomis) BBM oplosan minyak tanah," ujar Ari. Ari justru mempertanyakan kenapa kapal-kapal yang selama ini tertangkap pelakunya tidak pernah diproses secara hukum. "Inilah yang memicu penyalahgunaan BBM," keluhnya. (ir/)