Melihat Kilas Balik Ribut Impor Beras Sampai Freeport Jelang Debat

Akuisisi Freeport

Foto: Ardhi Suryadhi

Saat deklarasi relawan akhir tahun lalu, Jokowi menceritakan ada tekanan yang dihadapi oleh pemerintah saat merebut saham Freeport.

"Kalau tidak ada tekanan dari dulu sudah kita dapatkan. Negosiasinya alot tapi disampaikan ke menteri, saya maunya mayoritas, terserah berapa tapi mayoritas," ujar Jokowi.

Memang, proses pengambilalihan saham ini terjadi proses yang tarik ulur. Negosiasi mulai dari Menteri Keuangan hingga Menteri ESDM dengan Freeport dilakukan dan akhirnya membuahkan hasil.

Pencapaian itu disebut-sebut sebagai prestasi pemerintahan Jokowi. Pasalnya, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh negara dengan kepemilikan saham ini.

PT Inalum (Persero) selaku perwakilan Indonesia telah membayar lunas transaksi senilai US$ 3,85 miliar itu.

Di balik proses panjang itu ada peranan penting dari pemerintah yang berupaya melakukan negosiasi. Peranan itu salah satunya dimainkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Yang penting itu divestasi 51% saham selesai dikerjakan bersama, harus bikin smelter berdasarkan UU, harus IUPK, kan sudah memenuhi," ujarnya.

Jonan yang disebut oleh eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tokoh kunci di balik penguasaan PTFI oleh Indonesia itu enggan berkomentar terkait kesuksesannya.

Menurutnya saat ini yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan tambang dengan kekayaan alam yang sangat besar itu sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dia justru menyindir pihak-pihak yang nyaring berkomentar saat proses negosiasi berlangsung.

Namun, bukan oposisi namanya kalau tak mengkritisi. Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo menyebut keberhasilan Jokowi merebut saham Freeport tak sesuai dengan fakta yang ada.

Drajad mengatakan akuisisi saham Freeport oleh pemerintah hanya klaim semata. Proses tersebut terjadi karena kontrak Freeport sudah habis.

Selain itu, Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria juga mengkritik langkah pemerintah yang telah melunasi pembayaran divestasi saham Freeport. Menurutnya, selain karena divestasi saham Freeport bukan kewenangan pemerintahan saat ini, dia juga mengkritik cara pembayarannya yang menggunakan utang.

Impor Beras

Ilustrasi Beras Impor/Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memprediksi adanya panen beras di tahun 2018 sebanyak 48,29 juta. Padahal, kebutuhan masyarakat hanya sebesar 30,37 juta ton.

"Produksi padi tahun 2018 sebanyak 48,29 juta ton, lebih besar dibandingkan konsumsi sebesar 30,37 juta ton. Artinya produksi beras masih surplus," jelas dia.

Tak berselang lama, pada 25 Oktober 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produksi beras 2018 yang angkanya berbeda dengan milik Kementan. Dalam data tersebut tercatat surplus sebanyak 2,85 juta ton.

"Produksi kita tahun ini 32,4 juta ton. 6Konsumsi 29,6 juta ton. Jadi sebenarnya masih ada lebih 2,85 juta ton," Papar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kemenko Perekonomian.

Nyatanya, data surplus tersebut tak pernah ada. Sebab, sepanjang 2018 pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2,8 juta ton dari izin kuota sebanyak 3 juta ton.

Selain itu, kejadian ini juga terjadi pada komoditas jagung. Data produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak. Alhasil ini berdampak pada harga telur dan daging ayam.

Kementan mengklaim produksi jagung 2018 diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Sedangkan kebutuhan hanya sebesar 15,5 juta ton yang untuk pakan 7,76 juta ton. Artinya ada surplus sebesar 4,5 juta ton.

Lagi-lagi, data ini tak sesuai dengan kenyataan. Sebab, harga telur dan daging ayam mengalami peningkatan akibat harga jagung yang merupakan bahan utama pakan ternak meningkat.

Pemerintah pun di tahun 2018 memutuskan untuk mengimpor jagung sebanyak 100 ribu ton. Jagung tersebut dijual untuk para peternak mandiri dengan harga Rp 4.000 per kilogram (kg).

Sementara itu, persoalan tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini. Pemerintah pun menambah lagi izin impor sebanyak 30 ribu ton di Februari dan tanpa kuota di Maret 2019.

Pembangunan Jalan Tol Dikritik

Foto: Grandyos Zafna

Tol yang dibangun antara lain Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Manado-Bitung, Tol Balikpapan-Samarinda. Kemudian Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) layang.

Selain menuai pujian karena mampu membuat terobosan infrastruktur, proyek tol Jokowi juga dikritik kubu capres cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019), juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, ada berbagai sub-bidang infrastruktur, yang meliputi transportasi, jalan, pengelolaan air minum dan air bersih, bidang persampahan, energi, serta telekomunikasi.

"Nah ini terbagi lagi. Misalnya di bidang jalan, infrastrukturnya pembangunan jalan tol dan jalan bukan tol, jalan nasional dan lain-lainnya. Kemudian tentang transportasi, ada tentang airport, bandara, ada tentang pelabuhan dan lain-lain. Jadi infrastruktur tidak hanya jalan tol. Sementara yang selalu dibanggakan adalah jalan tol," ujar Suhendra.

Suhendra mengatakan pemerintahan Prabowo-Sandi jika terpilih nanti tidak hanya akan fokus pada pembangunan jalan tol, tetapi juga infrastruktur publik lain.

"Ya, infrastruktur publik yang katakanlah menyentuh langsung tentang hajat hidup, misalnya tadi, tentang air. Air bersih kita krisis, kita akan fokus ke sana. Kemudian yang kedua tentang persampahan, itu kan sudah menjadi persoalan yang rumit juga. Bagaimana infrastruktur tentang persampahan? Masih sangat minim," tutur Suhendra.

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi, Fadli Zon, menyebut jika masyarakat Indonesia tak bisa makan infrastruktur. Pasalnya di pemerintahan Jokowi daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan bahan pokok semakin mahal, namun Jokowi hanya fokus pada sektor infrastruktur.

Menurut tim sukses Prabowo Sandi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut karena pembangunan infrastruktur Jokowi dinilai berlebihan, investasi yang besar tidak maksimal sehingga pertumbuhan yang diharapkan naik tak mampu mendorong, justru terus menurun.

Karena itu, pembangunan infrastruktur tak bisa dijadikan sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian. Investasi harus seimbang misal untuk infrastruktur dan sektor produktif seperti alat-alat industri.