Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 16 Feb 2019 20:00 WIB

Mentan Sebut Harga Beras Indonesia Urutan ke-81 Termahal Sedunia

Tia Reisha - detikFinance
Foto: kementan Foto: kementan
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras eceran di Indonesia bukan yang termahal di dunia. Menurutnya, harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari daftar harga beras eceran termahal di dunia. Harga beras eceran di Indonesia sebesar Rp 12.374 per kg berdasarkan data Numbeo 2019.

"Urutan pertama harga beras eceran termahal dunia adalah Jepang sebesar Rp 57.678 per kg, sementara harga beras termurah di Sri Lanka sebesar Rp 7.618 per kg," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/2/2019).

Dengan fakta tersebut, Amran meminta agar informasi tidak benar terkait harga beras eceran Indonesia termahal di dunia jangan terus dijadikan polemik. Seharusnya, semua pihak patut bangga bahwa berdasarkan data FAO tahun 2017, Indonesia menempati nomor urut ketiga sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia.

"Jadi jangan lagi polemik. Kalau produsen beras tahun 2017 Indonesia nomor 3 dunia. Catat ya, ini data FAO," sebutnya.

Terkait kenaikan harga beras yang kerap menjadi polemik, Amran menegaskan hal tersebut disebabkan ulah mafia pangan. Namun di era pemerintahan Jokowi-JK, Kementan bersama Panglima TNI, Kapolri, KPPU dan Bulog sudah banyak menyelesaikan mafia pangan.

Menurutnya, sebanyak 409 mafia pangan sudah dikirim ke penjara dan sebanyak 782 perusahaan yang sedang proses hukum telah ditindak dengan tegas.

"Sebanyak 15 sudah di-blacklist dan sebentar lagi akan ditambah 21 perusahaan. Aku tidak biarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia. Ini dicatat ya. Jangan 135 juta petani diatasnamakan, marah nanti petani dan Anda kualat," tegasnya.


"Tidak ada kompromi bagi mafia pangan. Aku beresin. Ini perintah Bapak Presiden. Sebab ketahan pangan menyangkut ketahanan negara," tambah Amran.

"Perlu jadi perhatian semua pihak, kenapa dalam pikiran para pengamat bahwa komoditas pertanian dan petani selalu diposisikan untuk politisasi. Jangan membuat marah 132 juta keluarga tani Indonesia. Padahal untuk dipahami sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," tutup Amran.

Beberapa waktu terakhir ini, polemik sektor pertanian yang dipicu oleh aksi mengatasnamakan petani sering terjadi. Pembuangan hasil pertanian seperti buah naga, cabai, apel dan sayuran dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ternyata bukan petani dan sering ditunggangi kepentingan politik serta mafia marak terjadi.


Ada pula permohonan maaf atas aksi buang cabai yang dilakukan oleh kelompok tani Indonesia Harapan Makmur, Sugiono, di Demak. Kemudian Agus Widya Putra di Banyuwangi dalam aksinya membuang buah naga. Menurut Amran, semuanya sudah meminta maaf atas kehilafan tersebut.

Begitu pula aksi para pengojek sayur dan pedagang di Kayu Aro Kerinci yang juga sudah meminta maaf atas aksi buang sayuran berupa kentang, kubis, kol dan lainnya ke jalanan. Permintaan maaf tersebut disampaikan Rosi Vaskal bersama Pori Andani.

Kemudian pedagang apel di Malang, Jawa Timur, juga sudah meminta maaf atas aksi membuang apel afkir atau busuk dari gudang ke pinggir jalan. Permintaan maaf tersebut disampaikan seorang pedagang apel, Susilo dalam surat pernyataan resmi. (mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed