Meski Impor, Mentan Klaim RI Berhasil Swasembada Beras

Robi Setiawan - detikFinance
Senin, 18 Feb 2019 12:08 WIB
Foto: Dok. Kementan
Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyayangkan banyak pihak yang belum paham arti swasembada dan status swasembada Indonesia. Ia menjelaskan ketetapan FAO 1999 menyebutkan suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional.

Artinya, kata dia, dalam periode pemerintahan Jokowi-JK Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.

"Kemudian dari tahun 2016 sampai 2018 pun beras kita surplus. Pada 2016 dan 2017 tidak ada impor, kalau impor 2016 itu limpahan impor 2015. Kemudian 2018 beras surplus 2,85 juta ton. Ini berdasarkan data resmi dari BPS, adapun impor 2018 sebagai cadangan," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/2/2019).

"Ada yang menarik, di tahun 1984, jumlah penduduk Indonesia 164 juta jiwa, sementara sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai. Ini yang harus dipahami, supaya masyarakat tidak dibuat bingung," tambahnya.

Amran juga menekankan pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, melainkan juga sektor pertanian dengan 460 komoditas. Dalam hal ini, ia menyebut ekspor komoditas pertanian 2018 melejit sebesar 29,7%.

"Kemudian stok beras sebagai cadangan saat ini 2 juta ton. Cadangan itu, kalau stok intinya tidak ada masalah, nanti terpakai atau tidak dipakai. Standar cadangan beras nasional 1 juta ton, artinya cadangan beras kita sekarang 2 kali lipat," jelasnya.


Amran melanjutkan, berdasarkan data BPS stok beras yang berada di rumah tangga mencapai 8 sampai 9 juta ton. Dengan demikian, jika ditambah stok beras di Bulog 2 juta ton, stok beras nasional saat ini mencapai 10 sampai 11 juta ton. Jika konsumsi beras nasional 2,5 juta ton, artinya stok beras bisa mencukupi kebutuhan selama empat bulan.

"Kita masih punya produksi padi dari standing crop atau yang tanaman padi yang berdiri hari ini 3,88 juta hektare, jika produktivitas 5,3 ton per hektare, menghasilkan beras 20 juta ton gabah kering giling, kalau dibagi dua menghasilkan beras 10 juta ton. Total beras ini mampu mencukupi kebutuhan empat bulan. Dengan demikian, stok beras aman hingga 8 bulan ke depan," tegasnya.

Ia juga menekankan pihaknya terus mendorong modernisasi pertanian. Dengan langkah ini, kata dia, target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan.

"Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam, dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk 2 kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan," ucapnya.

Capaian Sektor Pertanian

Saat menerima pengurus Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) di Bandung, Amran menyampaikan sejumlah pencapaian dalam sektor pertanian selama empat tahun terakhir (2014-2018).

Menurutnya ekspor komoditas pertanian strategis (kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dan komoditas pertanian lain) mengalami peningkatan signifikan. Perinciannya kelapa sawit naik 22,5%, karet 21,3%, dan kopi 28,6%.

"Secara keseluruhan ekspor pertanian naik 29% di 2018," ujarnya.

Selain itu, Amran menyebut inflasi bahan makanan/pangan juga mengalami penurunan. Dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% pada 2017. "Inflasi ini ekstrem penurunannya," katanya.

Sedangkan dalam hal nilai investasi pertanian menurutnya terus mengalami peningkatan. Apabila pada 2016 nilainya Rp 45,4 triliun, maka berturut-turut pada 2017 dan 2018 masing-masing tercatat Rp 45,9 triliun dan Rp 61,6 triliun. Faktor utama yang mendorong peningkatan nilai investasi adalah deregulasi yang dilakukan Kementan.

"Kami cabut 219 permentan (peraturan menteri pertanian) yang menghambat investasi," ujarnya.


Sementara itu, Sekertaris Jendral Kementan Syukur Iwantoro menyampaikan terkait polemik swasembada beras bisa dijawab dengan data BPS yang menggunakan metode baru Kerangka Sampel Area (KSA). Menurutnya Indonesia masih mengalami surplus beras sebesar 3,1 juta ton sampai dengan akhir Desember 2018.

"Artinya di era pemerintah Jokowi-JK, impor beras yang dilakukan sangat rendah dan terkendali. Kalau pun ada, itu lebih ditujukan untuk memperkuat stok beras nasional," kata Syukur.

Harus diakui, lanjutnya, dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga pernah melewati fenomena iklim El Nino dan La Nina secara berurutan. Fenomena tersebut dinilai terberat sepanjang 71 tahun terakhir.

"Tantangan yang sangat berat, tidak pernah ada El Nino di Indonesia selama 71 tahun seberat tahun 2015. Bahkan intensitasnya 2,44%, lebih besar dari El Nino di tahun 1997/1998 yang hanya 1,9%. Dan kita berhasil melaluinya dengan baik," pungkasnya.


Saksikan juga video 'Sandi: Swasembada Pangan di Era Orde Baru Bagus Sekali':


(prf/hns)