Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 22 Feb 2019 16:55 WIB

Akankah Tuntutan Denda Pak Pos Dipenuhi Perusahaan?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
FOKUS BERITA Polemik Gaji Pak Pos
Jakarta - Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) meminta perusahaan untuk membayar denda kepada setiap karyawan karena telah menunda pembayaran gaji.

Penundaan pembayaran gaji dalam 4 hari menurut mereka telah melanggar salah satu UU ketenagakerjaan, dan bisa berujung ranah hukum. Denda yang diminta para Pak Pos tersebut ialah sebesar Rp 1 juta untuk setiap karyawan.

Lantas, Apakah perusahaan akan membayar denda seperti yang diminta Pak Pos?

SVP Kerja Sama Strategis dan Hubungan Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama menjelaskan bahwa perusahaan sedang mengkaji klaim Pak Pos yang meminta denda. Perushaan juga mengkaji dampak hukum dari keterlambatan PT Pos membayar gaji.

"Saya sudah sampaikan ke divisi hukum, ini sedang dibahas. Masih perlu dikaji apakah ini akan berdampak hukum atau berujung pidana sama divisi hukum kami," ungkap Pupung, kepada detikFinance, Jumat (22/2/2019).


SPPIKB menyatakan pihaknya telah ditunda pembayaran gajinya selama empat hari. Maka dari itu, sesuai dengan UU Ketenegakerjaan mereka menuntut denda kepada direksi PT Pos atas keterlambatan tersebut.

Pupung menyebutkan bahwa memang pihaknya mengakui menunda pembayaran gaji pada 1 Februari ke tanggal 4 Februari. Tapi, Pupung belum bisa memastikan apakah perusahaan akan membayar denda atau tidak.

"Untuk gaji sendiri memang harusnya dibayar tanggal 1 jadi tanggal 4. Ya itu memang tidak sehari, memang kondisinya seperti itu, perihal itu satu hari atau empat hari saya tidak bisa simpulkan, biar nanti sama divisi hukum dulu dibahas," ungkap Pupung.

Sebelumnya SPPIKB merespon pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono yang mengatakan bahwa di balik keputusan penundaan pembayaran gaji pegawai ada pesan yang ingin disampaikan jajaran direksi.

Kemudian pihak SPPIKB menanggapi pernyataan tersebut, dengan menyebut bahwa penundaan pembayaran gaji bulan Februari 2019 terjadi selama 4 hari yaitu 1 Februari-4 Februari 2019. Bukan 1 hari. Karena penundaan itu mereka menuntut denda.



(fdl/fdl)
FOKUS BERITA Polemik Gaji Pak Pos
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com