RI 'Coret' Sejumlah Negara CGI

Jakarta - Motif politis yang menyertai pemberian utang dari negara kreditur yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) membuat pemerintah Indonesia kesal. Untuk menghindari kerugian, Indonesia pun 'mencoret' keanggotaan beberapa negara dalam CGI."Ada negara yang tidak dilibatkan karena ditengarai memiliki kepentingan politik tertentu," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2005)Pernyataan Menkeu tersebut diamini oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati. Namun sayangnya, kedua menteri tersebut enggan menyebutkan negara mana saja yang akan 'dicoret' keanggotaannya tersebut."Kita akan menyempurnakan fungsi maupun pertemuan CGI menjadi betul-betul negosiasi murni, dan masyarakat perlu tahu apa yang kita negosiasikan dan apa yang masuk dalam negosiasi tersebut," kata Sri Mulyani.Sri Mulyani merasa geram dengan tingkah negara-negara yang hanya memberi bantuan yang 'kecil' namun sering bertingkah tersebut."Kadang-kadang mereka ngomong sama lamanya, bahkan lebih lama dengan kreditor yang ngasih lebih. Daripada kita menghabiskan waktu diceramahin banyak-banyak, maka negara-negara itu tidak usah diundang saja," tegas Sri Mulyani.Menurut wanita berkacamata ini, Indonesia hanya akan mengundang kreditor-kreditor besar dalam pertemuan-pertemuan CGI. "Kemudian kita negosiasi business to business, apa kebutuhan pemerintah dan apa keinginan mereka. Dan kita coba negosiasi sesuai proyek dan prioritas pemerintah," ujarnya mantap. Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, terpaksa menempuh langkah tersebut untuk menghindari politisasi CGI. ""Itu yang kita lakukan untuk pengelolaan CGI hingga CGI bisa menjadi berkurang politisasinya karena selama ini begitu ada CGI meeting/I>, ada kesempatan untuk membuat demo, terutama pada tim ekonomi," tegas Sri Mulyani berapi-api. Sementara Menkeu menambahkan, proteksi terhadap utang negara harus bebas ikatan politis dan ikatan lainnya yang merugikan negara. Pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali. "Suku bunga yang lebih rendah dengan maturity yang lebih panjang. Jadi kita meminjam hanya bila perlu," ujar mantan Ketua Bapepam ini. (qom/)