DPR Tolak Imbal Dagang Pesawat PT DI dengan Beras Thailand

Jakarta - DPR menolak rencana pemerintah melakukan imbal dagang produk pesawat PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan beras dari Thailand. Pengalaman menunjukkan praktek dagang seperti ini tidak pernah berhasil dan bahkan cenderung membawa masalah."Itu tidak efektif, kita pernah coba berkali-kali tapi selalu gagal. Sejak zaman orba dan zaman reformasi ini tidak berhasil," kata Wakil Ketua Komisi VI Ade Komarudin kepada wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Andung A Nitimihardja di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (19/9/2005). Praktek dagang seperti ini dinilai sangat kompleks dan menyangkut antar instansi atau departemen. "Salah satu masalah di negara ini adalah masalah koordinasi dan ini yang selalu nggak jalan," ujarnya.Sebaiknya, kata Ade, sebelum pemerintah melakukan imbal beli harus lah melakukan pendataan dahulu berapa sebenarnya tingkat ketersediaan beras. Soalnya, rencana ini bisa dipakai oleh para pedagang untuk mengeruk keuntungan karena mereka tahu ketersediaan beras terbatas."Selain itu, data ini penting karena kita tidak mau kejadiannya seperti dalam kasus pupuk. Dimana Deptan (Departemen Pertanian) memberikan data yang salah, sehingga terjadi kelangkaan. Dalam hal ini pabrik pupuk tak bisa disalahkan dong," ujar Ade.Soal imbal dagang ini untuk membantu pemasaran produk PT DI, Ade kurang sependapat. "Pembuatan pesawat kan tergantung loan (pinjaman-red). Kalau gak ada loan, akan sulit memproduksi. Setahu saya, pemerintah Polandia pernah menawarkan ini. Ini kan urusannya G to G sehingga lebih murah, karena bunganya hanya 1,5 persen.Sementara itu, Andung yang ditemui di sela-sela acara raker menyatakan, pemerintah Thailand sudah berminat untuk membeli pesawat buatan IPTN untuk kepentingan militer. Namun mengenai berapa banyak dan harga pesawatnya belum dapat diketahui."Thailand sudah berminat untuk membeli produk PT DI. Tentunya ini akan membantu PT DI dengan sendirinya dalam pemasaran produknya," urai Andung. Untuk rencana ini, kata Andung, dirinya sudah bertemu dengan Kabulog Widjanarko Puspoyo. "Dia sependapat dengan masalah ini. Tinggal kita bicarakan saja nanti masalah teknisnya bagaimana," tutur Andung. (mar/)