Sri Mulyani menerangkan, pemerintah dalam membuat kebijakan sejatinya fokus pada populasi masyarakat. Artinya pemerintah ingin segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Cara yang dilakukan bisa macam-macam. Kalau di masyarakat kebutuhannya bahan makan pokok makanan murah atau gratis, maka ide semua diberikan dengan harga murah atau subsidi. Generasi milenial pengin kerja maka programnya untuk tangkap bagaimana mereka cari kerja," ujarnya dalam acara Economic Outlook 2018 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah, kata Sri Mulyani memang bekerja untuk rakyat dan memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu dia tidak peduli jika kebijakan APBN yang diambil disebut populis.
"Jadi populis tidak masalah karena pemimpin yang dipilih harapannya bisa berguna bagi masyarakat dan concern terhadap kebutuhan masyarkat tapi sustain dengan APBN-nya," tambahnya.
Jokowi, tambah Sri Mulyani, gencar membangun infrastruktur merupakan kebijakan yang populis. Sebab siasat itu diambil saat mendengar keluhan masyarakat bahwa infrastruktur masih sangat kurang, baik jalan, listrik, hingga air bersih.
"Jadi persoalaannya bagaimana kita kelola anggaran itu ada kualitas. Jadi gak usah khawatir. Kita tetap populis tapi sutainable," tutupnya. (das/dna)