Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 05 Mar 2019 07:54 WIB

Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak 'Bolongnya', Pengusaha Was-was

Hendra Kusuma - detikFinance
Halaman 1 dari 5
Foto: Insert Fokus/Luthfy Syahban-Tim Infografis Foto: Insert Fokus/Luthfy Syahban-Tim Infografis
FOKUS BERITA Toko Online Kena Pajak
Jakarta - Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.

Meski tidak ada ketentuan baru yang dipungut, namun kekhawatiran para pengusaha adalah mengenai level of playing field atau perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama ini ditujukan kepada pelaku UKM.

Sesuai aturan, yang diwajibkan menyetorkan NPWP tertuju kepada pelaku UKM yang berdagang di marketplace seperti Tokopedia dan BukaLapak. Sedangkan UKM yang di media sosial (medsos) dianggap masig abu-abu.

Hal itu lah yang membuat PMK Nomor 210 Tahun 2018 dianggap masih ada 'bolongnya'. Pihak iDEA pun tengah mendiskusikan dengan Ditjen Pajak terkait dengan aturan pelaksana yang merupakan turunan dari PMK.

Otoritas pajak nasional pun menjawab mengenai kekhawatiran pengusaha e-commerce. Apakah benar April mendatang aturan pajaknya hanya berlaku di marketplace saja? Atau seperti apa? Simak selengkapnya di sini:

(hek/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed