Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 05 Mar 2019 18:19 WIB

Kepala BP Batam: Ada Aturan yang Berlaku Tanpa Diketahui Menkeu

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Puti Aini Yasmin Foto: Puti Aini Yasmin
Jakarta -
Hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady. Dalam pertemuan itu Edy melapor ke Darmin bahwa ada sejumlah masalah mengenai peraturan yang berlaku di kawasannya.

Edy menyebut ada aturan yang berlaku di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang tak diketahui oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menjelaskan, ada aturan yang bertentangan satu sama lainnya.

Contohnya, soal kewajiban untuk melaporkan hasil produksi dan bahan baku, untuk Laporan Surveyor (LS) yang harus dilakukan oleh pengusaha. Padahal, dalam aturan Kementerian Keuangan kegiatan pelaporan itu tak perlu dilakukan.

"Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 Pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga," jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).


"Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku," papar dia.

Edy pun mengatakan agar masalah itu tak mengganggu investasi di Batam, dirinya akan menyiapkan kebijakan perizinan online terpadu atau online single submission (OSS) dengan fasilitas yang berbeda dari sebelumnya. Investor juga akan mendapat insentif fiskan agar penanaman modal bisa terus masuk ke kawasan tersebut.

"Jadi OSS di kami lain lagi, ada fasilitas beda lagi, di samping tax holiday, kita ada fasilitas yang namanya Free Trade Zone (FTZ)," tutup dia.

(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com