Dana Kompensasi Cair 1 Oktober

Jakarta - Penduduk miskin akan segera mencicipi dana kompensasi kenaikan harga BBM mulai 1 Oktober. Subsidi yang diberikan Rp 300 ribu per tiga bulan ini rencananya akan dikucurkan dalam tiga tahap.Untuk tahap awal, dana kompensasi akan dikucurkan kepada sekitar 1,3 juta kepala keluarga miskin di 15 kota besar dari 9 provinsi. Sebagian besar kota-kota yang akan mendapat kucuran dana tahap awal berada di wilayah Jateng dan Jabar."Kota-kota besar ini merupakan prioritas dalam pemberian dana. Nantinya dia dapat KKB (kartu kompensasi BBM)," kata Kepala BPS Choiril Maksum di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2005).Secara simbolis PT Pos menyerahkan kartu ke DKI Jakarta yang disaksikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani pada hari ini.Untuk tahap kedua, dana kompensasi BBM akan dikucurkan pada 5 Oktober di 24 kota untuk 2,6 juta keluarga miskin. Sedangkan tahap ketiga, dana akan mengucur pada 11 Oktober untuk seluruh sisa penduduk miskin yang belum kebagian."Pencairan dana akan dilakukan secara bertahap karena tidak mungkin uang sebegitu banyak dicairkan sekaligus," kata Choiril.Berdasarkan data BPS, rumah tangga miskin Indonesia sebanyak 15,5 juta rumahtangga atau setara dengan 62 juta penduduk miskin. Rinciannya adalah 4 jutarumah tangga terkategori sangat miskin, 6 juta rumah tangga terkategori miskin, dan 5,5 juta rumah tangga mendekati miskin.BPS sudah menyelesaikan 90 persen sensus kemiskinan yang menelan dana Rp 250 miliar. Sisa daerah yang belum tersentuh sensus kemiskinan adalah daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, misalnya beberapa wilayah di Papua, Maluku, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Menurut Choiril, dari 90 persen yang sudah didata tersebut, 85 persennya sudah selesai diolah BPS. Namun nantinya akan dilakukan pengecekan ulang untuk memeriksa apakah data tersebut menunjukkan data kemiskinan yang sepenuhnya. Anggaran BPSSementara itu, Komisi XI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk sensus ekonomi BPS pada tahun 2006 sebesar Rp 468,3 miliar. Namun DPR meminta BPS memberi penjelasan lebih rinci sebagai syarat pencairan dana ini.Sebelumnya BPS mengusulkan tambahan dana Rp 250 miliar untuk keperluan sensus ekonomi tahun 2006 dan update pendataan kemiskinan.Rincian penggunaan dana sebesar Rp 250 miliar itu adalah Rp 150 miliar untuk tambahan pelaksanaan lapangan sensus ekonomi tahun 2006 dan Rp 100 miliar untuk update pendataan kemiskinan dengan perkiraan biaya Rp 100 miliar. (qom/)