Sabtu, 16 Mar 2019 18:00 WIB
Jokowi Naikkan Gaji PNS, BPN: Mengikuti Pak Prabowo
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade/Foto: Tsarina Maharani/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken aturan tentang kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019. Aturan kenaikan gaji ini ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2019 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai kebijakan Jokowi dalam menaikkan gaji PNS jelang Pilpres ini berbau politis.
"Kita ingin menyampaikan bahwa ini unsur politiknya tentu ada. Bagaimana Pak Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan, tidak ingin kalah. Sehingga beliau melakukan apapun, ya mulai dengan menaikkan gaji PNS," kata Andre kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Andre menilai langkah yang diambil Jokowi ini hanya mengikuti Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang juga hendak menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS.
Sebab, kata Andre, dalam ajang debat pertama Pilpres 2019 Prabowo menyatakan akan menaikkan gaji ASN namun Jokowi tak setuju.
"Ini kan di debat pertama publik sudah melihat, Pak Prabowo sudah menyampaikan secara terbuka akan menaikkan gaji PNS. Tapi pak Jokowi tidak setuju. Ternyata respons masyarakat dan PNS menginginkan kenaikan gaji," kata Andre.
"Ya beliau (Jokowi) jadi follower-nya Pak Prabowo. Karena di debat pertama kan nggak setuju Pak Jokowi, katanya udah cukup gajinya," sambungnya.
Senada dengan Andre, Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan BPN, Haryadin Mahardika, juga mengatakan bahwa dalam debat pertama Jokowi tak setuju untuk menaikkan gaji PNS.
"Menurut saya ini kontradiktif dengan ucapan Jokowi di saat debat, di mana dia tidak akan menaikkan gaji PNS," katanya.
"Jokowi mengatakan tunjangan kinerja sudah cukup, tidak perlu ada kenaikan gaji. Seharusnya agenda pembenahan sistem tunjangan kinerja ini dikerjakan sampai tuntas dulu. Masih banyak sekali kelemahan sistem tunjangan kinerja, terutama terkait dengan asas keadilan dan akuntabilitas," sambungnya.
(fdl/ara)
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai kebijakan Jokowi dalam menaikkan gaji PNS jelang Pilpres ini berbau politis.
"Kita ingin menyampaikan bahwa ini unsur politiknya tentu ada. Bagaimana Pak Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan, tidak ingin kalah. Sehingga beliau melakukan apapun, ya mulai dengan menaikkan gaji PNS," kata Andre kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Sebab, kata Andre, dalam ajang debat pertama Pilpres 2019 Prabowo menyatakan akan menaikkan gaji ASN namun Jokowi tak setuju.
Baca juga: Resmi, Jokowi Akhirnya Naikkan Gaji PNS |
"Ini kan di debat pertama publik sudah melihat, Pak Prabowo sudah menyampaikan secara terbuka akan menaikkan gaji PNS. Tapi pak Jokowi tidak setuju. Ternyata respons masyarakat dan PNS menginginkan kenaikan gaji," kata Andre.
"Ya beliau (Jokowi) jadi follower-nya Pak Prabowo. Karena di debat pertama kan nggak setuju Pak Jokowi, katanya udah cukup gajinya," sambungnya.
Senada dengan Andre, Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan BPN, Haryadin Mahardika, juga mengatakan bahwa dalam debat pertama Jokowi tak setuju untuk menaikkan gaji PNS.
"Menurut saya ini kontradiktif dengan ucapan Jokowi di saat debat, di mana dia tidak akan menaikkan gaji PNS," katanya.
"Jokowi mengatakan tunjangan kinerja sudah cukup, tidak perlu ada kenaikan gaji. Seharusnya agenda pembenahan sistem tunjangan kinerja ini dikerjakan sampai tuntas dulu. Masih banyak sekali kelemahan sistem tunjangan kinerja, terutama terkait dengan asas keadilan dan akuntabilitas," sambungnya.
