Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 18 Mar 2019 13:49 WIB

Siap-siap, Tahun Ini Mobil Masuk Sudirman-Thamrin Harus Bayar

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama
Jakarta - Penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta dilaksanakan tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono saat dihubungi detikFinance, Senin (18/3/2019).

Bambang bilang, ERP di ruas Sudirman-Thamrin Jakarta harus segera dilaksanakan tahun ini menyusul ganjil genap yang segera berakhir.

"Ganjil genap kan umurnya setahun. Setelah itu harus kebijakan baru. Jadi akhir tahun ini harus sudah ada kebijakan ERP karena ganjil genap sudah nggak kuat lagi. Kondisi lalu lintas sudah menurun sekarang 10%. Makanya kita harus segera bergerak ke ERP," katanya.

Ruas Sudirman-Thamrin kata Bambang adalah 1 dari 3 ring yang direncanakan menerapkan sistem ERP. Saat ini ruas jalan ERP yang jadi tanggung jawab Pemprov DKI tersebut sedang dalam proses tender.

"Ring 1 Sudirman-Thamrin sedang berproses. Tapi BPTJ punya kepentingan untuk percepat proses tersebut. Sudah disampaikan ke Pemprov DKI agar dipercepat. Agar ganjil genap dihapus," kata Bambang.


Bambang optimistis penerapan ERP di ring 1 bisa diterapkan tahun ini lantaran berbagai instrumen pendukung kebijakan tersebut telah tersedia. Termasuk penyediaan transportasi umum yang terintegrasi di koridor tersebut seperti MRT dan Bus TransJakarta.

"Jadi sudah nggak ada alasan lagi ERP belum siap," ungkapnya.

Adapun penerapan ERP dibagi ke dalam tiga ring. Ring 1 dan ring 2 adalah ruas jalan yang dikelola oleh Pemprov DKI, sedangkan ring 3 menjadi tanggung jawab BPTJ. Saat ini proses penerapan ERP untuk dua ring pertama sedang dalam tahap tender, sementara ring 3 masih dalam penyusunan masterplan.

ERP merupakan pungutan untuk jalan di ruas-ruas tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Bila kendaraan melewati area yang dipasang ERP, maka pengguna kendaraan harus membayar. Pengadaan jalan berbayar ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan ke kendaraan umum laiknya yang dilaksanakan di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang dan Inggris.

(eds/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com