Tidak Semua Keluarga Miskin Dapat Jatah Dana Kompensasi BBM

Jakarta - Dari sekitar 15,7 juta keluarga miskin (gakin) yang didata Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata tidak semuanya akan mendapat kartu kompensasi BBM (KKB). Hal itu dikarenakan ada sebagian gakin yang tidak masuk kategori layak mendapat dana kompensasi BBM."Begitu variabel 14 yang dikumpulkan BPS tidak cocok dengan kriteria yang digunakan untuk menentukan mereka yang masuk dalam kelompok miskin, dengan sendirinya kelompok itu dicoret atau dibatalkan," kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati.Ia menyampaikan hal tersebut usai penyerahan KKB dari PT Pos Indonesia kepada BPS di Kantor PT Pos, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/9/2005).Namun Sri Mulyani tidak menyebutkan berapa jumlah gakin yang tidak menerima KKB tersebut.Pemerintah juga menjamin dana kompensasi tidak akan bocor, meski banyak kalangan yang menilai program cash transfer ini tidak akan berhasil."Kebocoran tidak akan terjadi karena transfernya langsung. Dari DIPA (Daftar Isian Proyek) Depkeu ke Mensos, kemudian ke BRI, dan terakhir ke PT Pos, sehingga tidak ada transaksi antarorang," tegas Sri Mulyani.Untuk tim monitoring penyaluran terdiri dari Menko Kesra, dengan sekretaris dari Bappenas dan pelaksana Mendagri diwakili oleh Mensos.Dirut PT Pos Hana Suryana mengatakan, jumlah data gakin yang diterima PT Pos hingga Kamis (22/9/2005) pukul 24.00 WIB mencapai 3.117.427 data gakin. Dari jumlah tersebut yang merupakan gakin sebagai target di 15 kota strategis adalah 1.022.087 gakin. "Target pencetakan kartu untuk launching di 15 kota strategis berdasarkan jadwal adalah tanggal 24-28 September 2005. Sampai dengan saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 246.951 dan langsung didistribusikan," ujar Hana.PT Pos saat ini sudah mencetak KKB untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 101.219 KKB. PT Pos akan menyerahkan kepada BPS untuk kembali dicek apakah data yang tercantum dalam KKB sudah sesuai. (qom/)