Penjelasan Kemenhub soal Kewajiban Go-Jek Cs Sediakan Tempat 'Ngetem'

Jakarta - Aturan ojek online (ojol) baru saja dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aturan itu memuat kewajiban untuk aplikator atau Go-Jek Cs untuk menyediakan shelter alias tempat 'ngetem' untuk para driver.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi pun memberi penjelasan.

"Shelter kemarin sempat menjadi pertanyaan, kan ada kewajiban keharusan dari pihak aplikator membuat shelter," katanya di Kemenhub Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dia menjelaskan, dalam ketentuan tersebut pemerintah sebenarnya juga melakukan intervensi. Artinya, pemerintah juga turut menyediakan tempat ngetem untuk para driver.

Baca juga: Penghasilan Driver Ojol di Atas UMK, Kok Masih Minta Tarif Naik?

"Saya tengahi shelter itu juga ada intervensi pemerintah nanti. Karena sebetulnya shelter harusnya disediakan baik oleh aplikator, oleh kita juga. Di pinggir-pinggir jalan kan dari pemerintah juga nyiapin kan," paparnya.

"Kemudian yang disiapin aplikator, atau kemudian, misal di mal, di tempat simpul-simpul terminal kereta api, stasiun, saya harapkan mereka bisa nyiapin," tambahnya.

Aturan ojol termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Aturan ini menyebutkan, pengemudi ojol dilarang untuk berhenti sembarangan.

Oleh karena itu, pihak aplikasi penyedia ojek online diwajibkan memberikan shelter atau tempat pemberhentian khusus untuk pengemudi ojol menaikkan maupun menurunkan penumpang.

Baca juga: Kian Mengerucut, Ini Kabar Terbaru Pembahasan Tarif Ojol

"Bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh perusahaan aplikasi," bunyi pasal 8 ayat b. (zlf/zlf)