Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 29 Mar 2019 14:14 WIB

Harga Ayam Anjlok, Kementan Minta Kampanyekan Konsumsi Daging Ayam

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Foto: Dok Kementan Foto: Dok Kementan
Jakarta -
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita menyarankan semua pelaku usaha, baik integrator maupun peternak mandiri serta seluruh stakeholder, agar berperan aktif untuk mengampanyekan peningkatan konsumsi protein hewani asal unggas.

"Kampanye ini berkaitan juga dengan harga daging ayam yang sedang turun. Artinya pemerintah, pelaku usaha dan para peternak harus bisa meningkatkan demand dan mendongkrak harga livebird di farm gate," ungkap Ketut, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019).

Ketut menjelaskan, harga di farm gate saat ini Rp 11.000/kg. Harga ini berada dibawah harga acuan yang ditetapkan Kemendag yang berlaku sampai 31 Maret 2019, yakni Rp 20.000-22.000/kg.


Sedangkan untuk harga di pasar retail (konsumen), lanjut Ketut, ditetapkan sebesar Rp 36.000/kg. Namun kenyataannya harga di retail saat ini mencapai Rp 34.000-40.000/kg.

"Artinya terdapat disparitas harga yang cukup signifikan antara harga di farm gate (produsen/peternak) dengan harga di retail (konsumen). Hal ini harus segera ditelusuri penyebabnya oleh pihak yang berwenang," katanya.

Meski demikian, Ketut menegaskan bahwa sesungguhnya Kementan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait harga khususnya di Ditjen PKH.

"Kami fokus pada tupoksi terkait produksi dan pengendalian penyakit yang sifatnya zoonotik yang merugikan peternak, serta pengawasan pakan meliputi penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan atau Antibiotic Growth Promoton (AGP) pada pakan ternak unggas dan hewan lainnya," paparnya.

Sementara itu, terkait adanya pernyataan beberapa pihak yang meragukan hasil perhitungan data produksi anak ayam umur sehari atau Day Old Chicken (DOC) ayam Broiler, Ketut mengatakan hal ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

Menurutnya, data populasi Grant Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan produksi Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) yang dimiliki oleh Kementan merupakan data yang diperoleh dari semua pembibit ayam ras di seluruh Indonesia. Data diperoleh melalui laporan bulanan dari perusahaan pembibit melalui email, dan mulai tanggal 1 Maret 2019 sistem pelaporan tersebut telah disampaikan melalui sistem pelaporan online.

"Berdasarkan laporan tersebut diperoleh jumlah produksi DOC FS tahun 2018 sebanyak 3.137.707.479 ekor per tahun atau setara daging ayam sebanyak 3.361.638 ton per tahun. Dari perhitungan tersebut, rata-rata produksi per bulan sebanyak 261.475.623 ekor, sedangkan untuk produksi DOC FS bulan Januari 2019 sebanyak 268.004.654 ekor per bulan," beber Ketut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Ditjen PKH telah menyelesaikan audit populasi GPS yang dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari Tim Pakar dari Perguruan Tinggi, Praktisi Perunggasan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Audit secara langsung mendatangi kandang-kandang GPS milik semua perusahaan pembibit tanpa terkecuali. Tahun 2019 Ditjen PKH akan melanjutkan Audit ke 48 perusahaan pembibit Parent Stock (PS), sehingga nantinya dapat diketahui berapa jumlah pasti populasi PS ayam ras yang dimiliki pada tahun 2019.

Ketut menjelaskan pengaturan keseimbangan supply-demand daging ayam ras broiler dilakukan untuk perlindungan terhadap peternak, koperasi atau peternak mandiri, serta konsumen, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

"Penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan supply-demand," tandasnya.


Selama ini perhitungan kebutuhan daging ayam nasional dihitung oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang Ketua dan Anggota berasal dari para akademisi dan praktisi. Perhitungan supplay-demand dilakukan oleh Tim di tersebut, berdasarkan data jumlah penduduk dikalikan dengan besarnya konsumsi per kapita per tahun yang datanya diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Terkait dengan adanya saran dari pelaku usaha yang meminta pemerintah ke depan melibatkan pelaku usaha masuk dalam Tim Analisa, I Ketut Diarmita mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada masalah sepanjang dibenarkan oleh aturan. Namun demikian, pelaku usaha akan diundang sebagai observer dalam pelaksanaan Analisa supply-demand.

"Selama ini, pemerintah hanya melibatkan tim analisis yang terdiri dari akademisi dan praktisi, dengan pertimbangan bahwa lembaga perguruan tinggi dianggap netral dan tidak ada konflik kepentingan", ungkap I Ketut Diarmita.

Untuk memperkuat data perunggasan di Kementan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah beberapa kali melakukan pertemuan antara Tim Analisa dengan para asosiasi perunggasan. Berdasarkan catatan kami, pertemuan terakhir tanggal 14 Maret 2019, Tim yang diketuai oleh Dr. Trioso Purnawarman dkk. Menyampaikan bahwa hasil produksi DOC Final Stock (FS) mencukupi kebutuhan, yang artinya tidak ada over supply. Untuk hal tersebut, Trioso berpendapat persoalan di hilir harus segera diselesaikan bersama antar lintas sektor, mengingat urusan daging ayam ini melibatkan banyak pihak.

Lebih lanjut Ditjen PKH juga telah beberapa kali melakukan pertemuan koordinasi perunggasan dengan stakeholder terkait, yaitu para assosiasi perunggasan nasional (Gopan, PPUN, Pinsar Indonesia, GPPU). Selain itu juga telah dilakukan pertemuan dengan para integrator untuk membahas masalah data perunggasan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut hampir semua pihak mengakui pencatatan data produksi DOC Kementan yang mendekati angka riil yang ada di lapangan.

"Namun demikian, jika ada pihak yang masih meragukan data yang kami miliki di Ditjen PKH, kami terbuka menerima masukan yang sifatnya konstruktif, apabila masukan tersebut didasari dengan data yang diperoleh melalui metode yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak hanya dalam bentuk opini", tegas I Ketut Diarmita.

Terkait regulasi yang ada lanjut I Ketut Diarmita, saat ini pihaknya sedang mendalami dan melakukan pengkajian ulang untuk kemungkinan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang nantinya diharapkan dapat menciptakan iklim perunggasan yang lebih kondusif dan permanen. Untuk hal itu ia berharap masukan dan saran dari berbagai pihak yang berkompeten terkait perunggasan.
(ega/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed