Kepala Bappenas: Pembagian Cash Transfer Rawan Konflik

Jakarta - Pembagian cash transfer atau bantuan dana langsung dalam rangka kenaikan BBM rawan akan potensi konflik. Sebab, banyak penduduk yang tidak akan kebagian dana kompensasi BBM.Seperti DKI dari sekitar 113 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin, sebanyak 4.600 kepala keluarga merupakan rumah tangga yang tidak masuk dalam struktur RT/RW. "Ini berpotensi menimbulkan konflik, karena rumah mereka di bawah jembatan, tapi di seberangnya terdapat rumah yang kondisinya hampir sama dan masuk dalam struktur RT/RW," kata Meneg PPN.Kepala Bappenas Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR Jl Gatot Subroto Jakarta, Senin (26/9/2005).Meskipun pencacahan atau sensus dilakukan terhadap kedua rumah tangga tersebut, namun kata Sri, kartu miskin hanya akan diberikan kepada rumah tangga yanag masuk struktur RT/RW tersebut. Maka, untuk menghindari konflik, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), aparat keamanan, tokoh masyarakat dan LSM untuk memonitor pelaksanaan cash transfer di lapangan."Kita berharap tidak ada konflik, makanya Presiden kemarin mengundang Gubernur dan Kepala Daerah supaya bisa mengendalikan dalam bentuk apakah penanganannya," kata Sri.Dalam kesimpulan raker tersebut, Komisi XI DPR meminta pemerintah memastikan mekanisme pengawasan terhadap subsidi langsung. Selain itu juga meminta dilakukan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka kompensasi kenaikan BBM pada Maret lalu yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur pedesaan itu baru setengah jalan yang penyalurannya 50 persen.Komisi XI juga meminta pemerintah melakukan penghitungan kondisional perbedaan pelaksanaan subsidi langsung, antara kota besar dengan daerah yang terpencil. Contohnya DKI Jakarta, dengan Papua atau Maluku. "Itu harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kompensasi subsidi BBM" ujar Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta. (ir/)