Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 02 Apr 2019 19:00 WIB

Ciptakan Ketenagakerjaan Fleksibel, Menaker Minta Masukan Apindo

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Foto: Kemnaker Foto: Kemnaker
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan yakni ekosistem yang kaku dan rigid. Oleh karena itu, diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel

"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2019).


Hal itu disampaikannya dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di kota Batam, Kepulauan Riau, yang digelar pada 1-3 April 2019.

Hanif pun meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

"Detailnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," kata Hanif.

Selain itu, Hanif menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran," ujarnya.


Karenanya, Hanif meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen, bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Apindo harus menjaga keseimbangan itu antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak," kata JK dalam sambutannya.

JK menambahkan, hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama," kata JK.

Sedangkan Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelas Hariyadi.

Rakerkornas Apindo yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla itu dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya. (mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com