Bappenas Siapkan Program di Luar Cash Transfer

Jakarta - Bappenas akan menyiapkan program bantuan alternatif untuk rakyat miskin yang tidak mendapatkan cash transfer dan tidak memiliki kartu miskin dalam rangka subsidi kenaikan harga BBM. Pasalnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga miskin yang didata sudah sebanyak 15,648 juta keluarga. Namun yang diputuskan untuk mendapat cash transfer atau bantuan tunai langsung hanya sebanyak 15,5 juta kepala keluarga. "Program cash transfer ini mereka tidak dapat, karena program ini bukan satu-satuya untuk rakyat miskin. Nantinya ada program lain untuk mereka. Kalau dengan program cash transfer ini mereka dikasih, bisa-bisa semua memilih tidur di kolong jembatan," ungkap Staf Ahli Meneg PPN/Bappenas Bambang Widianto di sela diskusi BBM di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/9/2005). Menurut Bambang, pada dasarnya Pemda tidak mau memberikan dana kompensasi kepada mereka yang tidak masuk struktur RT/RW. "Tapi patokannya bukan tidak punya KTP, tapi yang dijamin adalah yang telah masuk struktur RT/RW, sehingga yang tidak punya KTP pasti mendapatkan," ujar Bambang.Untuk bantuan cash transfer, Bappenas berharap tidak akan ada kebocoran. Karena mekanisme yang digunakan sederhana dengan pendataan rakyat miskin yang lebih baik. Setiap tiga bulan, program ini akan dievaluasi pelaksanaannya karena pemberiannya dilakukan per tiga bulan untuk satu keluarga bukan satu orang.Bambang menjelaskan, untuk tahun depan sistem transfer bantuan tunai langsung yang saat ini diberikan tanpa sarat (uncondition) akan diubah menjadi transfer tunai dengan sistem bersyarat (condition). Namun sasarannya tetap untuk rakyat miskin."Kita akan buka unit pengaduan di setiap kabupaten, jika dicek ada yang seharusnya mendapat tapi tidak, bisa mengadu. Unit ini yang melaksanakan adalah Depdagri dengan koordinasi Menko Kesra," kata Bambang. Pelaksanaan cash transfer akan berjalan saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Bagi 15 daerah yang datanya lengkap sudah bisa langsung membagikan pada saat pengumuman kenaikan BBM dilakukan. Mengenai potensi penyelewengan dan manipulasai dalam cash transfer ini, menurut Bambang, akan diberi sanksi berat. Saat ini sanksinya sedang digodok dalam rapat dengan Kejaksaan Agung. (ir/)