BBM Naik, Industri Padat Karya Terancam PHK Massal

Jakarta - Bayangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tingginya biaya produksi karena kenaikan BBM pada 1 Oktober, mengancam sejumlah industri padat karya, seperti manufaktur, tekstil, baja, semen dan sepatu. "Memang ada masalah dengan perburuhan, makanya Kadin bertemu dengan Menteri Perekonomian termasuk Menakertrans Minggu kemarin. Kami dimintai usul bagaimana caranya mencegah PHK," kata Ketua Kadin MS Hidayat di sela acara sidang paripurna DPR tentang subsidi BBM di Gedung DPR Jl Gatot Subroto Jakarta, Selasa (27/9/2005). Industri-industri ini, kata Hidayat, hanya bisa bertahan sampai tiga bulan ke depan atau Desember dengan cara menjaga aliran kas (cash flow) perusahaan. Namun, jika pemerintah tidak memberikan keringanan atau insentif, industri ini bisa terancam. "Maka itu, kami nego agar diberi insentif seperti keringanan soal pajak, penundaan beberapa kewajiban dan menderegulasi aturan-aturan ekonomi biaya tinggi (high cost) yang menyebabkan tingginya biaya," ujar Hidayat.Pemerintah, lanjut Hidayat, bisa menurunkan sejumlah faktor yang cukup memberatkan saat ini. Seperti menurunkan biaya Terminal Handling Charge (THC) yang kalau bisa besarannya sama dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia. "Kalau bisa 30 persen turun sudah cukup," harap Hidayat.Keringanan lainnya, menurut Hidayat, biasa dalam bentuk penurunan biaya transportasi di jalan, seperti pengenaan biaya di jembatan timbang. Sebenarnya, aku Hidayat, dunia usaha bisa menerima rencana kenaikan BBM tersebut karena memang kebijakan tersebut tidak terelakkan. Hanya saja dunia usaha meminta pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan itu. Hidayat memperkirakan BBM akan naik sekitar 50 persen karena meilihat tingginya harga minyak dunia. (ir/)