CONTINUE TO SITE >

Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 11 Apr 2019 17:20 WIB

'Kartu Sakti' Jokowi Disebut Tak Efisien Atasi Pengangguran SMK

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Jokowi pamerkan 3 kartu sakti di Bekasi (Dhika-detikcom) Foto: Jokowi pamerkan 3 kartu 'sakti' di Bekasi (Dhika-detikcom)
Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai program 'kartu sakti' capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) tak efisien dalam mengatasi tingkat pengangguran, khususnya untuk lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Peneliti INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan 'kartu sakti' yang sudah diterbitkan oleh Jokowi belum menyelesaikan inti masalah penyerapan tenaga kerja.

"Kalau secara institusional dulu terlalu banyak kartu tidak efisien, harus punya pendataan keseluruhan dari siapa saja yang memang berhak mendapatkan bantuan itu," kata Andry saat acara Pemanasan Debat Kelima di ITS Tower, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Jokowi sering kali memamerkan program tiga 'kartu sakti' saat berkampanye. Ketiga kartu itu adalah KIP-Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Khusus penyerapan tenaga kerja, capres petahana itu mengandalkan Kartu Pra-Kerja.

Menurut Andry, inti permasalahan pengangguran adalah minimnya penciptaan lapangan kerja. Bahkan, banyak kurikulum pendidikan tingkat SMK tidak sejalan dengan kebutuhan dunia industri.


Dia bilang, seperti industri manufaktur yang bisa menyerap banyak tenaga kerja untuk sekarang ini pun realisasi penyerapannya menurun. Hal ini dikarenakan peralihan ke sektor jasa, yang mana banyak tenaga kerja dengan keterampilan rendah.

"Yang menjadi persoalan sekarang adalah job creation, bagaimana penyerapan tenaga kerja yang krusial saat ini industri saat ini dari segi output menurun, dan level penyerapan tenaga kerja juga makin menurun," ujar dia.

Oleh karena itu, Andry berharap pada debat kelima kedua kandidat capres dan cawapres akan mengangkat isu penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, jika tidak maka lulusan SMK masih menjadi pengangguran yang paling tinggi.

"Siapapun presiden terpilih tidak akan ada yang concern pada persoalan ini, mereka ingin kemiskinan turun, kesejahteraan meningkat tapi caranya nggak dikasih tahu," jelas dia.

Setidaknya, kata Andry, kedua pasangan menyinggung soal strategi penyerapan tenaga kerja, seperti pembenahan balai kerja yang harus sesuai kebutuhan industri.

"Jadi menjawab tantangan industri bukan lewat balai kerja tapi lewat sekolahnya dulu. Sekarang lulus, masuk balai kerja dan balai kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri," ungkap dia.

(hek/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed