Pengusaha Harap Presiden Terpilih Pangkas Hambatan Usaha

Jakarta - Pemilihan presiden tinggal beberapa hari lagi. Kedua pasangan capres dan cawapres sudah memiliki visi dan misi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Kalangan pengusaha mengharapkan capres petahana bisa terpilih kembali agar lebih mudah melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan 4,5 tahun ini.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan pengusaha umumnya mengharapkan pemimpin yang memiliki arah yang jelas untuk pembangunan perekonomian.

"Bukan karena yang duduk di sini pendukung paslon 01, saya bilang pelaku usaha mayoritas prefer kalau 01 menang, kalau 01 itu kan apa yang mau dikerjakan arahnya jelas. Kalau baru pasti kan dibutuhkan waktu untuk penyesuaian lagi," kata Hariyadi dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Deretan Pengusaha Beberkan Ekonomi RI Terkini Jelang Pilpres

Dia mengungkapkan, saat Jokowi-JK terpilih pada 2014 lalu juga melewati masa adaptasi.

"Jujur saja ya pak Jokowi selama 4,5 tahun ini juga dulu ada adaptasi. Kalau sekarang kan arahnya sudah jelas," ujar dia.

Hariyadi menambahkan, selama kepemimpinan Jokowi ada kebijakan dan gagasan yang pro investasi namun juga ada hal yang kurang sesuai dengan iklim pengusaha. Misalnya ada kebijakan yang aneh dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga (K/L).

"Memang kan perlu waktu, jika sudah berjalan baik maka permintaan domestik ini bisa jadi positif dan pasar bisa menerima jika sesuai harapan," ujarnya.

PR dari Pengusaha

Kalangan pengusaha mengharapkan presiden yang terpilih mampu membuat iklim bisnis lebih kondusif. Caranya dengan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang tak tepat sasaran dan kurang baik. Hariyadi menjelaskan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh presiden terpilih, khususnya di sektor perekonomian.

Dia menjelaskan presiden terpilih harus fokus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

"PR untuk presiden berikutnya adalah dia harus memfokuskan diri untuk mendongkrak ekonomi semaksimal mungkin," kata Hariyadi.

Baca juga: Jokowi Pamer ke Prabowo Izin Usaha Cuma 3 Jam, Benarkah?

Hariyadi menambahkan, pemerintah berikut juga harus menghilangkan semua hambatan yang menghalangi pengusaha untuk berbisnis di Indonesia.

"Jadi jangan lagi ada hal konyol, contohnya waktu itu kan ada surat verifikasi kayu, itu kan konyol orang pembelinya tidak minta ngapain bikin?," kata dia.

Kemudian kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengusaha diharapkan untuk tak lagi dikeluarkan. Misalnya sertifikat laik fungsi untuk bangunan yang diterapkan tapi saat implementasi jumlah auditor terbatas.

"Jumlah auditor terbatas itu gimana? Apalagi kalau masuk OSS dan dijadikan sebagai syarat, itu bisa-bisa nggak keluar semua izinnya itu kan konyol harus dituntaskan," ujar dia.

Masalah birokrasi juga menjadi masalah yang ada saat ini. Karena itu pemerintahan berikutnya harus memiliki birokrasi yang baik hingga tata kelola juga bisa lebih baik agar bisnis bisa lebih mudah dijalankan. (kil/ara)