Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 13 Apr 2019 22:36 WIB

Sandiaga Baca Surat Tolak Pembentukan Holding BUMN Penerbangan

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Hasan Alhabshy Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Sesi ketiga debat bebas capres-cawapres dimulai dari pertanyaan pasangan nomor urut 02. Dalam kesempatan ini, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara mengenai holding BUMN.

Sandiaga mengatakan, bahwa dirinya mendapat surat penolakan holding BUMN Penerbangan.

"Pertanyaan ke kami adalah sebuah surat yg disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi saya memohon dengan sangat, bila kelak Prabowo-Sandi mendapat amanah Allah SWT menjadi pemimpin negeri ini, tolong holding BUMN sektor penerbangan," kata Sandiaga dalam Debat Kelima Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).


Sandiaga juga mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang khawatir dengan adanya pembentukan holding BUMN penerbangan.

"Saya memohon dengan sangat, bila kelak Prabowo-Sandi mendapat amanah Allah SWT menjadi pemimpin negeri ini, tolong holding BUMN sektor penerbangan bagi karyawan perusahaan kami terancam terlempar dari status BUMN, dan meresahkan kami dan keluarga kami," katanya.

Dia pun mengatakan bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan pengelolaan di sektor ekonomi.

"Masyarakat menginginkan perubahan pengelolaan ekonomi," kata Sandiaga.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) resah dengan wacana pembentukan holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.


Mereka yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (Sekarpura II) khawatir pembentukan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan di masa datang.

Atas keresahan tersebut, mereka dalam pernyataan resmi yang dirilis DPC Sekarpura II Bandara Soekarno-Hatta Bidang Informasi Teknologi dan Publikasi dan Antar Lembaga menyatakan keberatan dengan rencana pembentukan holding tersebut.

Untuk menyatakan keberatan tersebut, serikat karyawan sudah berupaya untuk menyampaikan surat keberatan mereka kepada Kementerian BUMN. Tapi, surat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Kementerian BUMN. (fdl/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com