Harga BBM hingga Tarif Listrik yang Ditahan Bebani Keuangan Negara

Jakarta - Sejumlah kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan membebani keuangan negara. Salah satu kebijakan yang membebani keuangan negara adalah harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik yang ditahan.

"Kebijakan fiskal itu memiliki prinsip, seperti subsidi dibebankan ke Pertamina dan PLN. Sebenarnya itu tidak ada pada teori fiskal," ujar Dosen sekaligus Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu usai launching buku Menyimak Turbulensi Ekonomi: Pengalaman Empiris Indonesia di PPM Manajemen, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Baca juga: BBM Satu Harga Layani Masyarakat di Pedalaman Aceh

Dia menambahkan, perusahaan yang menerima penugasan untuk menyalurkan BBM juga terbebani. Dalam hal ini PT Pertamina (Persero) menanggung beban tersebut.

"Padahal itu harus ada penyesuaian pada harga, jika tidak maka akan membebani BUMNnya," imbuh dia.

Baca juga: Penetapan Harga BBM dan Tarif Listrik Disorot BPK

Menurut Anggito, subsidi dalam sebuah negara hanya salah satu penyebab terjadinya guncangan ekonomi. Selain itu kebijakan populis pemerintahan ini juga dapat memicu guncangan, misalnya gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang harus dibayar tepat waktu yakni Juni-Juli akan mengganggu likuiditas negara.

"Gaji ke-13 dibayarnya sekarang, harusnya Juni-Juli. Ini akan ganggu likuiditas. Jika tak hati hati atau tak ada mitigasinya, bisa bahaya," imbuh dia.



Tonton juga video Pak Jokowi, Harga BBM di Madapolo Mencekik Nelayan:

[Gambas:Video 20detik]

(kil/ara)