Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 17 Apr 2019 12:56 WIB

Sedih, Rapelan Kenaikan Gaji PNS Daerah Terpencil Belum Cair

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Nadia Permatasari/Tim infografis Foto: Nadia Permatasari/Tim infografis
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencairkan 100% rapelan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), khususnya di daerah terpencil.

"Sudah dengan hari ini hampir semua daerah sudah kecuali dari daerah yang satker cukup remote yang terpencil," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di komplek Mandar Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangsel, Banten, Rabu (17/4)2019).

Sri Mulyani mengatakan khusus wilayah terpencil di timur Indonesia statusnya baru mencapai sekitar 93%. Berbeda dengan wilayah Sumatera dan Jawa yang sudah mencapai 100%.

"Beberapa provinsi seperti Maluku, Papua mencapai 93-94% sementara provinsi lain di awal Sumatera dan lain-lain sudah mencapai 100%," ungkap dia.

Pemerintahan kabinet kerja telah memutuskan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, dan Kepolisian sebesar 5%. Aturan ini berlaku sejak Januari 2019. Namun, aturan pencairannya baru terbit bulan Maret dan pencairannya pun diputuskan pada April, itu pun hanya sisa kenaikan dari bulan Januari-Maret yang belum dibayarkan.

Kenaikan gaji mulai berlaku setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.


Sebelumnya, sebagian besar dari pegawai negeri sipil (PNS) belum merasakan kenaikan gaji 5%. Padahal pemerintah sudah janji memberikan kenaikan gaji di bulan April 2019 dan merapel dari awal tahun.

Sri Mulyani menjelaskan, terlambatnya kenaikan gaji PNS lantaran sebagian besar Kementerian dan Lembaga (K/L) terlambat menyerahkan lampiran data PNS-nya.

"Ini sebagian besar dari K/L menyerahkannya dalam bentuk dokumen untuk pembayaran gaji yang masih belum masuk rapelnya. Karena PP-nya memang selesainya hampir mendekati 1 April sehingga mereka belum sempat merevisi," ujarnya di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

(hek/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed