Selasa, 30 Apr 2019 16:28 WIB
Kepala BKPM Sebut Investor Sambut Baik Hasil Quick Count
Foto: dok. BKPM
Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan investor menyambut positif kemenangan paslon capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam hitung cepat atau quick count dan hasil sementara perhitungan KPU.
"Sangat kelihatan investor sambut positif kemenangan paslon satu dengan alasan kontinuitas dan stabilitas," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Kata dia hal itu tercermin dari menguatnya rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) ketika paslon 01 disebut-sebut menang pilpres.
Kemenangan itu memberikan kepastian bagi investor bahwa program yang sudah dijalankan lima tahun belakangan oleh capres petahana Jokowi bisa dilanjutkan lima tahun ke depan.
"Perspektif investor cukup jelas Jokowi-Ma'ruf Amin telah memenangkan pemilu, sehingga ada stabilitas dan kontinuitas dari Jokowi beserta program-programnya untuk 5 tahun lagi," jelasnya.
Dengan lanjutnya petahana memimpin Indonesia hingga 2024 juga memungkinkan dilakukannya reformasi besar hingga akhir 2019 yang tujuannya untuk memacu investasi.
"Dengan adanya kontinuitas, tidak ada alasan kenapa kita nggak bisa mengimplementasi reformasi besar di 2019," tambahnya. (zlf/zlf)
"Sangat kelihatan investor sambut positif kemenangan paslon satu dengan alasan kontinuitas dan stabilitas," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Kata dia hal itu tercermin dari menguatnya rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) ketika paslon 01 disebut-sebut menang pilpres.
"Perspektif investor cukup jelas Jokowi-Ma'ruf Amin telah memenangkan pemilu, sehingga ada stabilitas dan kontinuitas dari Jokowi beserta program-programnya untuk 5 tahun lagi," jelasnya.
Dengan lanjutnya petahana memimpin Indonesia hingga 2024 juga memungkinkan dilakukannya reformasi besar hingga akhir 2019 yang tujuannya untuk memacu investasi.
"Dengan adanya kontinuitas, tidak ada alasan kenapa kita nggak bisa mengimplementasi reformasi besar di 2019," tambahnya. (zlf/zlf)
