BBM Naik, Pengusaha Keberatan Naikkan UMR

Jakarta - Pengusaha Indonesia mengaku keberatan jika diwajibkan menaikkan upah minimum regional (UMR). Pasalnya, dengan kenaikan BBM saja operasional perusahaan sudah tinggi dan akan semakin berat jika harus pula menaikkan upah."Kita tidak setuju karena kondisi perusahaan sedang sulit dan tidak ada alasan menaikkan UMR," kata Djimanto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) disela seminar ekspor di Gedung WTC, Jalan Sudirman Jakarta, Senin (3/10/2005).Kenaikan UMR, menurut Djimanto, justru akan membuat biaya operasional semakin tinggi dan mengancam penutupan pabrik, yang akhirnya malah akan menambah pengangguran baru.Pemerintah berencana menaikkan UMR pada Januari 2006, karena menilai tingkat hidup layak kini sudah berubah.Meskipun pengusaha menyetujui kenaikan BBM, namun saat ini, kata Djimanto, mereka masih mengalami shock karena kaget melihat besaran kenaikan BBM yang di luar ekspekstasi.Tingginya kenaikan BBM, membuat pengusaha harus melakukan penyesuaian dan memangkas fasilitas yang ada. Selain itu, pengusaha juga harus menghadapi ancaman merumahkan karyawan jika biaya operasional terus membengkak. Jalur MerahDjimanto, yang juga penasihat Asosiasi Industri Sepatu Indonesia, menyayangkan masuknya produk sepatu ke jalur merah, terkait dengan adanya insentif untuk industri karena kenaikan BBM. Keputusan ini dikhawatirkan bisa membuat Indonesia dibawa ke sidang World Trade Organization (WTO) dengan mengajukan dakwaan masalah non tarrif barier. "Indonesia bisa diancam ke WTO dengan kebijakan ini karena dianggap telah melakukan proteksi yang berlebihan," kata Djimanto.Seharusnya kata Djimanto, pemerintah tidak perlu panik dengan memasukkan semua produk impor ke jalur merah. Masuknya daftar sepatu ke jalur merah justru akan membuat negara lain melakukan hal yang sama. "Kalau ingin menghilangkan penyelundupan itu bisa dilakukan sweeping di tingkat eceran, sehingga bisa diketahui kalau ada kejanggalan harga dan diketahui sumbernya," ujarnya. (ir/)