Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 09 Mei 2019 14:15 WIB

KPK Usul Pengawasan di BUMN Diperketat, Ini Caranya

Vadhia Lidyana - detikFinance
Ketua KPK Agus Rahardjo/Foto: Ari Saputra Ketua KPK Agus Rahardjo/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang optimal. Hal tersebut membuat masih banyaknya kasus korupsi di BUMN.

Tak hanya BUMN, Agus juga mengatakan pengawasan di lingkungan pemerintah kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap pejabat BUMN maupun pemerintah.

"Ya, dan bukan hanya di BUMN. Makanya pengawasan itu perlu ditingkatkan, baik di BUMN, maupun di instansi-instansi pemerintah pusat maupun daerah," tutur Agus dalam Seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).


Untuk mengatasi hal tersebut, Agus menginginkan adanya pengawasan terhadap BUMN yang dilakukan oleh ahli atau senior dari sektor BUMN ataupun swasta. Ia mencontohkan Malaysia yang mempunyai senior professional integrity officer di lembaga besar, misalnya Proton dan Petronas.

"Seperti orang Proton dan Petronas itu ada SPRM-nya (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) dari orang KPK Malaysia," ujar Agus.

Nantinya, pengawas tersebut ditugaskan di perusahaan-perusahaan BUMN. Tentunya, pengawas tersebut akan diberikan pemahaman atau guide book supaya memahami proses bisnis di perusahaan yang diawasi.

(ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com