Kamis, 16 Mei 2019 18:19 WIB
Poyuono Serukan Boikot Bayar Pajak, Moeldoko: Nggak Benar Itu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko/Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal ajakan boikot bayar pajak dari Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono. Moeldoko menyayangkan pernyataan tersebut.
"Menurut saya itu lah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang nggak bagus kepada masyarakat. Menurut saya nggak benar itu lah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, ajakan semacam itu merupakan pendidikan yang tidak baik diserukan ke masyarakat.
"Itu pendidikan yang nggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," paparnya.
Seharusnya, menurut dia masyarakat harus diberi pemahaman yang benar, bukannya keliru.
"Jadi kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang nggak benar," lanjut Moeldoko.
Dia mengingatkan agar setelah pemilihan presiden tak ada lagi yang terpecah belah antara kubu 01 dan kubu 02.
"Setelah terpilih presiden, presiden nggak ada lagi berpikir 01, 02, semua warga negara Indonesia. Nggak ada lagi warga negara yang lain," tambahnya.
(ara/ara)
"Menurut saya itu lah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang nggak bagus kepada masyarakat. Menurut saya nggak benar itu lah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, ajakan semacam itu merupakan pendidikan yang tidak baik diserukan ke masyarakat.
Seharusnya, menurut dia masyarakat harus diberi pemahaman yang benar, bukannya keliru.
"Jadi kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang nggak benar," lanjut Moeldoko.
Dia mengingatkan agar setelah pemilihan presiden tak ada lagi yang terpecah belah antara kubu 01 dan kubu 02.
"Setelah terpilih presiden, presiden nggak ada lagi berpikir 01, 02, semua warga negara Indonesia. Nggak ada lagi warga negara yang lain," tambahnya.
