Selasa, 21 Mei 2019 10:40 WIB
Prabowo Tolak Hasil Hitung KPU Bikin Investor Malas ke RI?
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin menjadi pemenang pemilihan presiden 2019 dengan mengantongi jumlah suara sah sebanyak 85.607.362 suara, unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang mengantongi 68.650.239 suara.
Namun, pihak Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi tersebut. Apa dampaknya untuk investor dan perekonomian nasional?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan penolakan Prabowo dikhawatirkan akan memancing kegaduhan. Menurut dia hal ini menunjukkan demokrasi yang kurang sehat karena eskalasi politik justru meningkat setelah pencoblosan selesai.
"Di 2014 lalu, tidak ada kegaduhan yang berlebihan, pasar segera mencatatkan pembelian paska pemilu," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Selasa (21/5/2019).
Dia menambahkan, saat ini akibat instabilitas politik, investor asing justru mencatatkan penjualan bersih atau net sells di pasar reguler sebanyak Rp 11,7 triliun, sebulan pasca pencoblosan. Kemudian dibarengi dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mengalami koreksi hingga 7,63% dan rupiah merosot hingga 2,7%.
Sementara itu, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan menjelaskan aksi penolakan tersebut kemungkinan berbuntut pada instabilitas sosial, politik sampai ekonomi.
"Dari sisi ekonomi, ini yang ditakutkan oleh para pelaku usaha atau investor yang telah atau yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Fajar.
Dia menjelaskan jika dilihat dari sisi pengamanan, tak akan ada keributan yang akan mengarah kepada instabilitas nasional. Kalaupun ada, dia meyakini hanya kelompok-kelompok kecil masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan hasil rekapitulasi KPU. Hal tersebut menurut Fajar adalah hal yang biasa sebagai negara yang demokratis.
"Jadi pelaku usaha dan investor tidak akan terganggu dengan hal tersebut, karena mereka sudah yakin bahwa Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi secara aman, jujur dan adil," ujar dia.
(kil/eds)
Namun, pihak Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi tersebut. Apa dampaknya untuk investor dan perekonomian nasional?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan penolakan Prabowo dikhawatirkan akan memancing kegaduhan. Menurut dia hal ini menunjukkan demokrasi yang kurang sehat karena eskalasi politik justru meningkat setelah pencoblosan selesai.
Dia menambahkan, saat ini akibat instabilitas politik, investor asing justru mencatatkan penjualan bersih atau net sells di pasar reguler sebanyak Rp 11,7 triliun, sebulan pasca pencoblosan. Kemudian dibarengi dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mengalami koreksi hingga 7,63% dan rupiah merosot hingga 2,7%.
Sementara itu, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan menjelaskan aksi penolakan tersebut kemungkinan berbuntut pada instabilitas sosial, politik sampai ekonomi.
"Dari sisi ekonomi, ini yang ditakutkan oleh para pelaku usaha atau investor yang telah atau yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Fajar.
Dia menjelaskan jika dilihat dari sisi pengamanan, tak akan ada keributan yang akan mengarah kepada instabilitas nasional. Kalaupun ada, dia meyakini hanya kelompok-kelompok kecil masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan hasil rekapitulasi KPU. Hal tersebut menurut Fajar adalah hal yang biasa sebagai negara yang demokratis.
"Jadi pelaku usaha dan investor tidak akan terganggu dengan hal tersebut, karena mereka sudah yakin bahwa Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi secara aman, jujur dan adil," ujar dia.
