Senin, 20 Mei 2019 14:02 WIB
Kesulitan Bahan Baku, Pengusaha Minta Kepastian Aturan
Foto: Wisma Putra
Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai dalam rangka membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama dalam hal ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dibutuhkan keseriusan pemerintah.
Selama ini IKM mendapat bahan baku untuk produksi dengan harga yang tidak kompetitif akibat membeli bahan secara individual atau belum terkonsolidasi. Selain itu, harga bahan bagi IKM tinggi karena selama ini mengikuti mata rantai perdagangan importir serta tidak ada akses IKM secara langsung kepada produsen sebagai penyedia bahan baku.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy mengatakan, untuk mendorong pengembang IKM yang produksinya tekstil dan produk tekstil (TPT) dibutuhkan pembenahan produsen kain di dalam negeri.
"Jadi pemerintah harus membenahi produsen kain terutama masalah limbah hingga permesinannya. Dengan pembenahan ini, mereka bisa mencukupi kekurangan yang tadinya impor bisa diisi produsen dalam negeri. Jangan sampai kalau kebanyakan impor bisa membuat neraca perdagangan bisa defisit," kata Ervinoran dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).
Dia melanjutkankan, sebenarnya masalah ketersedian bahan baku untuk tekstil telah diatur dalam Kementerian Perdagangan (Kemendag) di akhir 2017 mengeluarkan Permendag No.64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.
Dalam aturan tersebut memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong bagi IKM untuk memproduksi baju sebagai produk penjualannya di pasar.
Untuk itu, dia berharap aturan ini bisa direalisasikan, tujuannya memberikan manfaat nyata bagi IKM di antaranya kemudahan pengadaan bahan baku dan bahan penolong impor, kemudahan pengadaan dan alat produksi impor, memperpendek jarak antara produsen bahan baku dan bahan penolong dengan para IKM.
Memperluas jaringan pemasok dari mancanegara dengan tujuan investasi di Indonesia serta melakukan sortasi, inventarisasi dan penyimpanan bahan baku.
"Dengan demikian, IKM khususnya produk tekstil dan produk terkait akan menjadi andalan untuk mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri dan selanjutnya dapat mensuplai pasar luar negeri atau ekspor," ujarnya.
(fdl/fdl)
Selama ini IKM mendapat bahan baku untuk produksi dengan harga yang tidak kompetitif akibat membeli bahan secara individual atau belum terkonsolidasi. Selain itu, harga bahan bagi IKM tinggi karena selama ini mengikuti mata rantai perdagangan importir serta tidak ada akses IKM secara langsung kepada produsen sebagai penyedia bahan baku.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy mengatakan, untuk mendorong pengembang IKM yang produksinya tekstil dan produk tekstil (TPT) dibutuhkan pembenahan produsen kain di dalam negeri.
Dia melanjutkankan, sebenarnya masalah ketersedian bahan baku untuk tekstil telah diatur dalam Kementerian Perdagangan (Kemendag) di akhir 2017 mengeluarkan Permendag No.64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.
Dalam aturan tersebut memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong bagi IKM untuk memproduksi baju sebagai produk penjualannya di pasar.
Untuk itu, dia berharap aturan ini bisa direalisasikan, tujuannya memberikan manfaat nyata bagi IKM di antaranya kemudahan pengadaan bahan baku dan bahan penolong impor, kemudahan pengadaan dan alat produksi impor, memperpendek jarak antara produsen bahan baku dan bahan penolong dengan para IKM.
Memperluas jaringan pemasok dari mancanegara dengan tujuan investasi di Indonesia serta melakukan sortasi, inventarisasi dan penyimpanan bahan baku.
"Dengan demikian, IKM khususnya produk tekstil dan produk terkait akan menjadi andalan untuk mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri dan selanjutnya dapat mensuplai pasar luar negeri atau ekspor," ujarnya.
