Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 24 Mei 2019 02:26 WIB

Blak-blakan Kepala BPKH Anggito Abimanyu

Ke Mana Saja Larinya Dana Haji?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Luthfy Syahban Foto: Luthfy Syahban
Jakarta - Tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu Jemaah memicu polemik baru terkait penggunaan dana haji selama ini. Ketika pemerintah menyatakan akan mencari jalan untuk membiayainya, sebagian masyarakat langsung menuding bahwa benar dana haji selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Benarkah?

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badan Pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan sejauh ini tak satu sen pun dana haji yang digunakan secara langsung untuk membiayai infrastruktur maupun proyek lainnya.

"Yang dimaksud pemerintah mencarikan dana untuk tambahan kuota adalah dana selisih ongkos haji. Sebab ongkos riil seorang Jemaah haji adalah Rp 62-72 juta, sedangkan yang dibayar langsung oleh jemaah Rp 35 juta," papar Anggito kepada detikcom.


Dalam rapat antara Kementerian Agama dan BPKH dengan Komisi VIII DPR RI pekan lalu disepakati sumber biaya untuk kuota tambahan itu tidak menggunakan APBN. Penghitungan awal penambahan kuota haji itu memerlukan dana tambahan sebesar Rp 353,7 miliar. Namun setelah dikaji ulang dana yang diperlukan sebesar Rp 319,9 miliar yang bersumber dari Kemenang dan BPKH.

Pada bagian lain, Anggito memaparkan, dana tabungan haji selama ini sebanyak 50% disimpan dalam bentuk deposito dan 50% lagi untuk investasi surat berharga syariah negara dan korporasi. Sesuai rencana strategis Badan Pelaksana BPKH, kata dia, prioritas investasi yang sedang dalam proses adalah di bidang infrastruktur perhajian di Arab Saudi.

Ia antara lain menyebut akan bekerja sama dengan pihak Saudi untuk pengadaan pemondokan haji, usaha katering, transportasi angkutan bus, dan lainnya. Semua itu dalam rangka meningkatkan pelayanan haji dan efisiensi.

"Jadi belum adalah investasi dilakukan secara langsung untuk infrastruktur (di dalam negeri) maupun proyek, belum ada," tegas Anggito.

Mantan Dirjen Haji dan Umroh itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat account virtual. Dengan demikian setiap jemaah dapat melihat perkembangan tabungan ongkos haji yang telah disetorkan. Tapi tabungan dan nilai manfaat yang dihasilkan tidak bisa diambil di tengah jalan kecuali dia mengundurkan diri sebagai calon Jemaah haji.

Selengkapnya simak Blak-blakan, "Investasi Dana Haji di Saudi" di detikcom, Jumat (24/5/2019). (fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com