Selasa, 28 Mei 2019 16:37 WIB
Utang Pemerintah Jadi Sorotan BPK, Ini Respons Sri Mulyani
Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kenaikan jumlah utang akan menjadi perhatian bersama pemerintah.
Dirinya mengaku akan memperhatikan lagi mengenai alokasi belanja pemerintah dengan pendapatan.
"Kalau kemudian ada concern seperti utang yang kemudian tentu akan dipengaruhi oleh apakah belanja pemerintah menciptakan apa yang disebut belanja modal, yang kemudian mempengaruhi ekuitas pemerintah itu juga sangat dipengaruhi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menyampaikan LHP LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP periode semester II tahun 2018 kepada DPR.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan catatan atas peningkatan utang pemerintah yang sekarang mencapai Rp 4.466 triliun.
Meski akan menjadi perhatian utama pemerintah, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyambut baik seluruh hasil audit BPK. Khususnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
"Mengenai isu-isu yang disampaikan BPK tentunya menjadi perhatian bagi kita bersama," ungkap dia. (hek/dna)
Dirinya mengaku akan memperhatikan lagi mengenai alokasi belanja pemerintah dengan pendapatan.
"Kalau kemudian ada concern seperti utang yang kemudian tentu akan dipengaruhi oleh apakah belanja pemerintah menciptakan apa yang disebut belanja modal, yang kemudian mempengaruhi ekuitas pemerintah itu juga sangat dipengaruhi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menyampaikan LHP LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP periode semester II tahun 2018 kepada DPR.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan catatan atas peningkatan utang pemerintah yang sekarang mencapai Rp 4.466 triliun.
Baca juga: Terbaru! Ini Daftar Rumah yang Bebas Pajak |
Meski akan menjadi perhatian utama pemerintah, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyambut baik seluruh hasil audit BPK. Khususnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
"Mengenai isu-isu yang disampaikan BPK tentunya menjadi perhatian bagi kita bersama," ungkap dia. (hek/dna)
