Canangkan Swasembada, Mentan Berharap Tak Ada Impor Beras

Jakarta - Menteri Pertanian Anton Apriantono mencanangkan musim tanam nasional 2005-2005 dalam upaya mempertahankan swasembeda beras yang sudah berlangsung sejak tahun 1984. Untuk itu, Mentan melalui siaran pers yang diterima detikcom, Senin (10/10/2005) berharap tak ada lagi impor beras yang secara nyata merugijan petani Indonesia. Pencananan musim tanam 2005-2006 dilakukan di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.Mentan menambahkan, swasembada beras tetap bertahan karena kebijakan untuk mengimpor belum dicabut. Impor merupakan salah satu indikator hilangnya kondisi swasembada. Indonesia saat ini memiliki surplus beras hingga 1,62 juta ton.Disebutkan pula, selama periode 2005-2010 permintaan beras diperkirakan meningkat dari 52,3 juta ton menjadi 55,8 juta ton gabah. Sementara pertumbuhan produksi cukup landai jika tidak ditangani secara komperehensif dan berkelanjutan.Hal tersebut menyebabkan neraca ketersediaan beras akan mengalami kuantitas surplus yang menurun pada 2005-2008. Bahkan pada periode 2009-2010 akan mengalami defisit 1,09 juta ton.Namun demikian, lanjut Mentan, Indonesia masih berpotensi meningkatkan produksi padi melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk ekstensifikasi, Indonesia masih berpotensi mengembangkan lahan basah (sawah) seluas 24,5 juta hektare dan 76,3 juta hektare lahan kering. Sementara, untuk intensifikasi juga masih terbuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dari rata-rata 4,54 ton/hektar menjadi 4,67 ton/hektar. Dalam asumsi-asumsi tersebut, swasembada beras masih bisa berlanjut dengan memperhatikan produktivitas yang tumbuh 0,48 persen per tahun mulai 2006 serta tercapainya target luas panen padi pada 2010 sebesar 12,14 juta hektar.Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, pemerintah juga membentuk korporasi usaha melalui pembentukan kelompok usaha agribisnis terpadu (KUAT), pendidikan, pelatihan, dan membangun kembali lembaga penyuluhan. Pemerintah juga akan melakukan penguatan koordinasi dengan swasta, asosiasi, dan masyarakat agribisnis terkait, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.Secara keseluruhan program-program aksi tersebut selama 2006-2010 membutuhkan investasi sebesar Rp 18,5 triliun, dengan porsi 81 persen investasi swasta dan 19 persen pemerintah. Investasi sebesar itu dibutuhkan untuk: pertama, perluasan areal tanam (pengadaan pompa air, pembuatan sumur bor dan pembenihan. Kedua, pembukaan lahan baru (lahan kering). Ketiga, penyuluhan. Keempat, penelitan dan pengembangan yang dilakukan swasta dan pemerintah. (qom/)