Pertamina Bungkam Soal Audit BPK

Jakarta - Pertamina mengaku belum bisa memberikan pendapat soal temuan BPK yang menyebutkan soal adanya ketidakwajaran dalam distribusi BBM bersubsidi. Pertamina mengaku belum menerima salinan resmi hasil pemeriksaan. "Biasanya akan dipelajari dulu oleh Direktur Keuangan baru setelah itu dirapatkan sikap Pertamina," kata Manajer Humas Pertamina Abadi Purnomo di kantornya, Jalan Perwira, Jakarta, Senin (10/10/2005).BPK dalam hasil pemeriksaan soal penghitungan harga pokok BBM bersubsidi akhirnya belum dapat menilai kewajaran penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat. Pertamina juga dinilai belum mengoptimalkan penggunaan minyak mentah produksi dalam negeri dibandingkan minyak mentah impor yang dapat menghemat pengeluaran minimal sebesar Rp 480,39 miliar per tahun. BPK juga menilai Pertamina belum memiliki prosedur formal dalam menghitung harga pokok jenis produk. BPK juga menemukan biaya subsidi BBM tahun 2004 yang diperhitungkan oleh Pertamina terlalu tinggi sehingga perlu dikoreksi dengan mengurangi sebesar Rp 3,644 triliun. Dari angka koreksi tersebut, Pertamina hanya setuju untuk mengurangi Rp 936 miliar.Sedangkan angka yang tidak disetujui untuk dikoreksi Rp 2,708 triliun, terutama mengenai besaran penyesuaian minyak mentah yang juga berpengaruh pada besaran penerimaan minyak mentah pemerintah. BPK juga menilai terdapat kelemahan sistem pengendalian intern di Pertamina dan BP Migas yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kewajaran laporan biaya pokok BBM. (qom/)