Jakarta -
Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat kemarin (14/6/2019). Dalam sidang tersebut, Tim Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto (BW) menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam Pilpres.
Salah satu yang disinggung ialah karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BW menuding, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan masa karyawan BUMN untuk kampanye akbar Pilpres 2019.
BW mengatakan Jokowi melakukan kecurangan terstruktur dengan mengerahkan sebanyak 150.000 karyawan untuk kepentingan pemenangan di Pilpres 2019. Dia menyebut belasan ribu karyawan BUMN itu dikerahkan untuk mengikuti kampanye Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN untuk kemenangan Capres 01, ada surat dari Sekretaris Kementerian BUMN tanggal 5 April 2019 yang berisi kepada pengerahan masal 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan kampanye akbar calon presiden 01 di Jakarta," ujarnya.
Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya dirangkum
detikFinance:
Isu pengerahan karyawan BUMN untuk ikut kampanye memang sempat ramai pada April 2019 lalu. Namun, hal itu telah dibantah Kementerian BUMN.
Dalam catatan detikFinance seperti ditulis pada 9 April 2019, pihak Kementerian BUMN membantah kegiatan 13 April 2019 berkaitan dengan kampanye atau kampanye terselubung.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kegiatan 13 April untuk merayakan hari ulang tahun (HUT) Kementerian BUMN yang digelar rutin tiap tahun.
"Sejak 2016, 2017, 2018 kan sama ada kegiatan sebulan sebelum dan sesudah 13 April," katanya kepada detikFinance.
Namun, kegiatan HUT Kementerian BUMN saat itu akhirnya ditunda lantaran bersamaan dengan agenda kampanye.
"Kan HUT-nya tanggal 13 April, rencana di Monas depan Kantor KBUMN, tapi karena ternyata kampanye Jakarta juga tanggal 13, jadinya ditunda," ujarnya.
Isu karyawan BUMN ikut kampanye Jokowi ini ramai di media sosial. Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu lewat media sosialnya juga menyebut acara puncak HUT BUMN merupakan salah satu pengerahan massa untuk kampanye capres petahana Jokowi.
Tak lama, Menteri BUMN Rini Soemarno buka suara. Dia membantah kabar yang beredar jika HUT kementeriannya disebut sebagai kampanye terselubung. Dia justru heran dengan kabar yang dihembuskan Said Didu.
"Nggak ada, nggak ada, nggak sama sekali (untuk kampanye). Kita merasa, maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN, jadi saya nggak ngerti kenapa (hembuskan kabar seperti itu) ya kan?," ungkap Rini pada kunjungannya di Karawang, Jawa Barat.
Rini mengatakan sebetulnya apapun yang BUMN lakukan sekarang tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Katanya, Jokowi justru mendorong BUMN untuk terus maju.
"Kita seperti gini, maaf ya, sorry ini bukan mau kampanye terselubung. Apapun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan presiden Jokowi, ya kan?" ungkap Rini.
"Kita didorong profesional, saya ditekan pokoknya profesional, transparan, kamu harus dorong BUMN harus kuat, harus lincah, itu karena kepemimpinan kita," tegasnya.
Dengan perlakuan Jokowi itu, Rini mengatakan wajar saja apabila dia meminta doa yang baik untuk Jokowi dan dirinya sendiri. Dia menilai itu bukan kampanye.
Rini sendiri menyebutkan bahwa memang tahun ini acara HUT BUMN diadakan secara meriah. Menurutnya, BUMN sudah mencatatkan pencapaian yang bagus dan tidak ada salahnya untuk merayakannya.
"Kedua, keuntungan kita tadinya target akhir 2018 itu Rp 180 triliun, akhir 2018 sekarang setelah ada audit BPK di atas Rp 200 triliun. Jadi tentunya fair dong kita udah kerja keras jadi boleh senang-senang," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
