Sabtu, 15 Jun 2019 14:27 WIB
Tim Prabowo Minta Pilpres Ulang, Ekonomi RI Bakal Terguncang
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pada sidang perdana gugatan Pilpres kemarin, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai oleh Bambang Widjojanto (BW) membacakan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
Meski belum diputuskan hasil dari tuntutan tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai Pemilu ulang memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian tanah air.
"Kalau ini terjadi dampak negatifnya terhadap ekonomi akan sangat besar," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).
Piter menjelaskan, Pemilu ulang mampu membuat iklim investasi nasional menjadi buruk, dalam hal ini perspektif investor melihat Indonesia menjadi berbeda.
Bahkan, kata Piter, Pemilu ulang bisa membuat arus modal keluar dari Indonesia, dan ujung-ujungnya membuat nilai tukar Rupiah tertekan.
"Di sisi lain biaya pemilu ulang juga menjadi masalah lain yang pasti membebani APBN," ujar dia.
Meski demikian, Piter yakin bahwa tuntutan tersebut bisa dibuktikan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga apa yang diinginkan tim Prabowo-Sandiaga tidak diwujudkan oleh hakim konstitusi.
"Oleh karena itu saya tidak merasa ada ancaman terhadap perekonomian kita atas hirup pikuk di mahkamah konstitusi ini," ungkap dia.
Simak Juga 'Di 2045, Jokowi Pede Ekonomi RI Jadi Terkuat Keempat Dunia':
(hek/das)
Meski belum diputuskan hasil dari tuntutan tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai Pemilu ulang memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian tanah air.
"Kalau ini terjadi dampak negatifnya terhadap ekonomi akan sangat besar," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).
Piter menjelaskan, Pemilu ulang mampu membuat iklim investasi nasional menjadi buruk, dalam hal ini perspektif investor melihat Indonesia menjadi berbeda.
Bahkan, kata Piter, Pemilu ulang bisa membuat arus modal keluar dari Indonesia, dan ujung-ujungnya membuat nilai tukar Rupiah tertekan.
"Di sisi lain biaya pemilu ulang juga menjadi masalah lain yang pasti membebani APBN," ujar dia.
Meski demikian, Piter yakin bahwa tuntutan tersebut bisa dibuktikan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga apa yang diinginkan tim Prabowo-Sandiaga tidak diwujudkan oleh hakim konstitusi.
"Oleh karena itu saya tidak merasa ada ancaman terhadap perekonomian kita atas hirup pikuk di mahkamah konstitusi ini," ungkap dia.
Simak Juga 'Di 2045, Jokowi Pede Ekonomi RI Jadi Terkuat Keempat Dunia':
 |
