Kesalahan Data Keluarga Miskin Diperkirakan Hanya 5%

Jakarta - Di sejumlah daerah, warga mengeluh karena tidak mendapatkan kartu kompensasi BBM (KKB) akibat tidak terdaftar oleh BPS. Namun pemerintah optimistis kesalahan pencatatan data keluarga miskin maksimal hanya 5 persen dari total 15,5 juta keluarga miskin. Yakin?Hal tersebut diutarakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (11/10/2005).Pemerintah juga akan melakukan pengecekan ulang terhadap keluarga miskin setelah banyak penduduk miskin yang mengaku tidak mendapatkan KKB. Pemerintah akan menerima pengaduan dari masyarakat miskin yang belum mendapatkan KKB hingga 31 Oktober."Pemerintah menerima semua yang mengaku miskin itu melalui posko pengaduan. Orang itu nanti dilihat melalui 14 kriteria. Kalau ternyata tidak sesuai akan dicoret," tegas Sri Mulyani.Menurut Sri Mulyani, ada juga penduduk miskin yang akhirnya dicoret karena dianggap tidak layak. Ia mencontohkan ada sekitar 5 ribu kepala keluarga di Jakarta yang dicoret dari daftar penerima subsidi langsung tunai. Namun ada juga data keluarga miskin baru yang berhak menerima data subsidi langsung.Mengenai terjadinya salah sasaran di kota-kota besar, mantan ekonom dari UI ini mengatakan, hal itu dikarenakan banyak penduduk yang tidak memiliki KTP."Itu yang menimbulkan persoalan mengenai interpretasi siapa penduduk itu, karena memang yang dijadikan sumber BPS adalah RT dan RW. Kalau RT dan RW tidak mengakui mereka sebagai penduduk, ya tidak masuk," ujar wanita berkacamata ini.Baru Cairkan Rp 700 MMengenai dana subsidi langsung BBM, pemerintah hingga saat ini ternyata baru mencairkan Rp 700 miliar untuk 15 kota besar di Indonesia. Lambatnya penyaluran dana subsidi tunai itu disebabkan karena lambatnya data keluarga miskin yang harus diverifikasi ulang."Tapi ini baru termasuk update data dari 23 kota baru yang kemarin sudah kita bagikan," kata Sri Mulyani.Untuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2005, Depkeu sudah mencairkan Rp 2,6 triliun kepada PT Pos Indonesia untuk subsidi langsung tunai dari total dana Rp 4,65 triliun. Sementara sisanya masuk dalam DIPA tahun 2006. (qom/)