Rabu, 19 Jun 2019 18:25 WIB
Ombudsman Kritik Tiket Pesawat Tak Adil untuk Daerah Terpencil
Foto: Dikhy Sasra
Jakarta - Anggota Ombusdman Alvin Lie mengkritik kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif tiket pesawat. Alvin mengkritik kebijakan pemerintah karena lebih fokus pada pelayanan kota-kota besar.
Alvin memaparkan, pemerintah memangkas tarif batas atas untuk jenis pesawat jet. Jenis pesawat ini melayani kota-kota besar.
Sementara, pesawat jening baling-baling (propeler) tidak tersentuh kebijakan tarif batas atas. Padahal, itu sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.
"Kemarin yang diturunkan Menhub hanya batas atas pesawat jet yang notabene melayani kota besar. Yang baling-baling nggak sama sekali, nggak disentuh. Padahal yang baling-baling ini sebetulnya dibutuhkan masyarakat di kota-kota kecil. Dan cost per shet per kilometer (km) yang baling-baling jauh lebih mahal dari jet," katanya dalam diskusi bertema Buka Pintu untuk Maskapai Asing, Solusi Tiket Mahal di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Dia pun mempertanyakan kebijakan pemerintah, apakah hanya memikirkan orang perkotaan dan wisata, atau menjangkau wilayah-wilayah pelosok.
"Saya melihat di sini kurang ada keadilan kenapa yang diurus jet saja," ujarnya.
Di sisi lain, terangnya, ada daerah yang hanya bergantung pada transportasi udara atau disebut perintis. Rute ini sebagian disubsidi oleh negara karena tidak memberi keuntungan. Sayangnya, subsidi untuk rute perintis ini justru malah dipangkas.
"Anggaran rute perintis dikepras (dipotong) juga, bukan ditambah malah dikepras. Saya pertanyakan di mana keadilannya. APBN menyenangkan orang kota, orang asing supaya datang ke Indonesia, atau memberikan akses transportasi kesejahteraan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, bagi rakyat di daerah kota kecil yang hanya dilayani pesawat propeler," paparnya.
Dia mengatakan, yang memangkas anggaran subsidi ini bukan Kementerian Perhubungan, melainkan Menteri Keuangan.
"Yang ngepras bukan Kemenhub, yang ngepras Menteri Keuangan terbaik sejagat raya kita," tutupnya.
Simak Juga 'Garuda Indonesia Tak Lagi Masuk 10 Besar Maskapai Terbaik Dunia':
(dna/dna)
Alvin memaparkan, pemerintah memangkas tarif batas atas untuk jenis pesawat jet. Jenis pesawat ini melayani kota-kota besar.
Sementara, pesawat jening baling-baling (propeler) tidak tersentuh kebijakan tarif batas atas. Padahal, itu sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.
Dia pun mempertanyakan kebijakan pemerintah, apakah hanya memikirkan orang perkotaan dan wisata, atau menjangkau wilayah-wilayah pelosok.
"Saya melihat di sini kurang ada keadilan kenapa yang diurus jet saja," ujarnya.
Di sisi lain, terangnya, ada daerah yang hanya bergantung pada transportasi udara atau disebut perintis. Rute ini sebagian disubsidi oleh negara karena tidak memberi keuntungan. Sayangnya, subsidi untuk rute perintis ini justru malah dipangkas.
"Anggaran rute perintis dikepras (dipotong) juga, bukan ditambah malah dikepras. Saya pertanyakan di mana keadilannya. APBN menyenangkan orang kota, orang asing supaya datang ke Indonesia, atau memberikan akses transportasi kesejahteraan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, bagi rakyat di daerah kota kecil yang hanya dilayani pesawat propeler," paparnya.
Dia mengatakan, yang memangkas anggaran subsidi ini bukan Kementerian Perhubungan, melainkan Menteri Keuangan.
"Yang ngepras bukan Kemenhub, yang ngepras Menteri Keuangan terbaik sejagat raya kita," tutupnya.
Simak Juga 'Garuda Indonesia Tak Lagi Masuk 10 Besar Maskapai Terbaik Dunia':
 |
